Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat berinisial FD sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan tersebut diambil setelah FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk pemerintah kota.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik aparatur sipil negara (ASN) yang melibatkan FD.
Tim pemeriksa dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. “Hasil pemeriksaan menyatakan FD memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” katanya, Sabtu, 14 November 2026.
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim, Pemko Banda Aceh kemudian menyampaikan laporan sekaligus meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada 4 Oktober 2026, BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai PNS.
Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh aparatur tanpa terkecuali, termasuk pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, terkait penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, M Rizal, menjelaskan bahwa penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.
Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Hal tersebut berkaitan dengan belum adanya pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.
Atas perkembangan itu, Pemerintah Kota Banda Aceh menilai perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat. Pemko berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait dapat menghasilkan regulasi yang lebih jelas dan memadai.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya penegakan Syariat Islam di Aceh.
Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya memperkuat integritas aparatur, menegakkan disiplin, serta memastikan seluruh ASN menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kehormatan dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Pemko juga mengajak masyarakat menyikapi persoalan tersebut secara bijak, menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi.
