Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh membahas pelibatan pihak ketiga untuk mempercepat pembersihan sedimentasi sungai yang mengalami pendangkalan dan kerusakan akibat banjir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air serta mengurangi risiko banjir susulan.
Pembahasan itu berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai yang diikuti Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, melalui sambungan Zoom dari Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin, 9 November 2026.
Taufik mengikuti rapat bersama para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait. Sementara itu, peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti kegiatan tersebut dari kantor masing-masing.
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Dalam arahannya, Safrizal menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap banjir susulan yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kerusakan dan pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimentasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air, sehingga meningkatkan risiko terjadinya luapan ketika hujan deras.
Menurut Safrizal, penanganan sedimentasi membutuhkan perencanaan yang matang dan terukur. Karena itu, percepatan pembersihan sungai perlu didukung berbagai pihak, termasuk membuka peluang keterlibatan pihak ketiga yang memiliki sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis.
Rakor tersebut juga membahas mekanisme serta tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek tersebut menjadi perhatian penting untuk memastikan kegiatan pembersihan sedimentasi benar-benar mendukung penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama terkait lingkungan dan pemanfaatan material hasil pengerukan.
Pelaksanaan kegiatan nantinya juga harus memperhatikan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta ketentuan mengenai pengelolaan material hasil pembersihan sungai.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh.
