Byklik.com | Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, belum dapat memastikan apakah Wali Nanggroe Aceh turut menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam kasus yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Yusril mengatakan, hingga saat ini belum tersedia data yang mengonfirmasi apakah Wali Nanggroe menjadi salah satu pihak yang disadap. Kepastian mengenai hal tersebut masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu, 4 November 2026.
“Belum pasti diketahui apakah Wali Nanggroe juga disadap atau tidak, tetapi kami belum punya data tentang hal itu. Kalau ditanyakan apakah Pak Jokowi atau Pak Gibran, itu juga belum ada data,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari penyidik Bareskrim Polri, dugaan penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari Presiden, menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun, identitas pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan belum disampaikan secara lengkap kepada publik. Yusril juga mengaku belum mengetahui apakah dirinya turut menjadi salah satu target dalam kasus tersebut.
“Saya sendiri sampai hari ini juga tidak tahu apakah saya disadap atau tidak,” katanya.
Menurut Yusril, perkara dugaan penyadapan terhadap pejabat negara dan sejumlah tokoh penting merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Terlebih, penanganan kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai identitas korban sebelum kepolisian mengungkapkan fakta berdasarkan hasil penyidikan.
Yusril kembali menegaskan bahwa informasi yang diterimanya dari penyidik sejauh ini menyebutkan penyadapan diduga menyasar Presiden, sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, mengenai kemungkinan Wali Nanggroe, Jokowi, dan Gibran turut menjadi korban, ia mengatakan belum ada data yang memastikan hal tersebut.
“Namun, secara spesifik mengenai Pak Jokowi dan Pak Wakil Presiden, itu belum kita temukan faktanya. Kalau sekiranya ada, nanti tentu akan kita beritahukan,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Yusril, masih menunggu perkembangan penyidikan Bareskrim Polri untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai identitas pihak yang menjadi sasaran, modus operandi, serta motif di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Catatan: Judul ini tepat delapan kata. Sudut berita lebih dekat dengan pembaca Aceh karena mengangkat posisi Wali Nanggroe sebagai institusi kekhususan Aceh, bukan semata-mata menyoroti tokoh nasional.
