Byklik.com | Banda Aceh – Aktivis lingkungan mendesak Gubernur Aceh segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang moratorium atau penghentian sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas pertambangan.
Usulan tersebut dinilai penting untuk mendukung pemulihan ekosistem hutan serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Aceh.
Desakan itu disampaikan Muntazar, anggota Mapala Edelweis Politeknik Negeri Lhokseumawe sekaligus pendiri Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam (PA) UMPAL Universitas Malikussaleh, Senin, 2 November 2026.
Muntazar menilai kondisi ekosistem hutan di Aceh dalam lima tahun terakhir perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Kerusakan kawasan hutan, perubahan fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, menurut dia, perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti bencana hidrometeorologi yang kembali melanda sejumlah wilayah Aceh, di antaranya Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Pidie Jaya. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya kebijakan pencegahan bencana yang mempertimbangkan kondisi lingkungan
“Sudah saatnya Pemerintah Aceh berpikir cepat, bertindak tegas, dan mengambil kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat. Jangan sampai kita terus-menerus menunggu bencana datang, baru kemudian sibuk melakukan penanganan,” tegas Muntazar.
Dorong Evaluasi Perizinan dan Pemulihan Hutan
Muntazar mengatakan, moratorium pembukaan lahan baru dan pertambangan bukan semata-mata bertujuan menghentikan kegiatan ekonomi. Kebijakan tersebut, menurutnya, diperlukan untuk memberi kesempatan bagi ekosistem memulihkan keseimbangannya sekaligus mengevaluasi pemanfaatan sumber daya alam.
Ia mendorong pemerintah mengevaluasi perizinan pembukaan lahan, perkebunan, dan pertambangan, terutama yang berada di kawasan dengan fungsi ekologis penting, seperti daerah resapan air, kawasan lindung, dan wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS).
Selain moratorium, ia mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin baru pada kawasan yang rentan secara ekologis, audit lingkungan terhadap kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, serta rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan kritis.
Muntazar juga mendorong penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan perusakan lingkungan. Ia menilai pemetaan wilayah rawan banjir dan tanah longsor berdasarkan kondisi lingkungan serta karakteristik DAS juga perlu dilakukan.
Menurutnya, masyarakat, akademisi, organisasi pecinta alam, dan komunitas lingkungan perlu dilibatkan dalam pengawasan serta upaya pemulihan hutan Aceh.
Minta Pemerintah Aceh Segera Susun Pergub
Muntazar berharap Gubernur Aceh segera menyusun dan menerbitkan Pergub sebagai dasar koordinasi lintas kabupaten/kota dalam mengendalikan pembukaan lahan, mengevaluasi aktivitas pertambangan, dan mempercepat pemulihan kawasan hutan.
Ia menilai keselamatan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam menentukan kebijakan pemanfaatan lahan dan kegiatan pertambangan.
“Jangan sampai penderitaan masyarakat akibat banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi terus berulang setiap tahun. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan yang konkret dan berani,” ujarnya.
Ia menambahkan, Aceh memiliki kekayaan hutan dan sumber daya alam yang perlu dikelola berdasarkan prinsip keberlanjutan serta daya dukung lingkungan.
Ajak Masyarakat Terlibat Menjaga Hutan
Muntazar mengingatkan bahwa hutan memiliki fungsi penting bagi kehidupan, antara lain menjaga ketersediaan air, kestabilan tanah, dan keseimbangan iklim.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mendorong perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya, persoalan kerusakan hutan tidak hanya menyangkut kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
“Ini bukan lagi persoalan kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Ini menyangkut masa depan Aceh dan keselamatan generasi mendatang. Jika hutan terus rusak, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tutup Muntazar.
Ia berharap Pemerintah Aceh mempertimbangkan usulan moratorium tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.***
