Byklik.com | Banda Aceh – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyoroti risiko munculnya kemiskinan baru akibat bencana hidrometeorologi di Aceh. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Nurlis mengatakan bencana dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga secara drastis, terutama ketika masyarakat kehilangan rumah, lahan, pekerjaan, atau sumber penghasilan. Kondisi tersebut berpotensi membuat keluarga yang sebelumnya mandiri secara ekonomi jatuh miskin setelah bencana.
“Bencana dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga secara drastis. Masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri bisa jatuh miskin setelah kehilangan rumah, lahan, atau pekerjaan,” ujar Nurlis dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat, 16 Oktober 2026.
Karena itu, ia menilai pemutakhiran data kemiskinan menjadi salah satu langkah penting dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Data yang akurat diperlukan agar bantuan dan program pemulihan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk keluarga yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana.
Menurut Nurlis, pemulihan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi fisik seperti sebelum bencana. Pemerintah juga perlu memperhitungkan perubahan kondisi sosial, perilaku masyarakat, dan kemampuan warga untuk kembali mandiri.
“Mitigasi perlu menjadi bagian dari proses tersebut agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana berikutnya, sekaligus mampu memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka,” katanya.
Selain persoalan sosial dan ekonomi, Nurlis mengakui koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan dalam penanganan pascabencana. Miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk di internal pemerintahan, berpotensi menghambat pelaksanaan program pemulihan.
Ia menilai kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi yang efektif diperlukan agar penanganan infrastruktur rusak dapat berjalan lebih cepat, terutama pada wilayah yang akses transportasinya masih terputus.
Nurlis mencontohkan jembatan di Alue Wakie, Kabupaten Nagan Raya, yang putus akibat bencana. Kerusakan tersebut menghambat mobilitas masyarakat, termasuk akses menuju sekolah dan perjalanan antardesa.
“Akibat kerusakan tersebut, masyarakat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jembatan tersebut merupakan aset pemerintah kabupaten. Kondisi itu menjadi salah satu kendala pembangunan kembali karena pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan anggaran, sementara pemerintah provinsi juga menghadapi batasan regulasi untuk membangun infrastruktur yang bukan menjadi kewenangannya.
Nurlis turut menyinggung kondisi di Aceh Tengah, ketika masyarakat disebut harus bergotong royong membangun jembatan karena infrastruktur yang dibutuhkan belum kunjung dibangun. Ia menilai persoalan tersebut memerlukan perhatian dan koordinasi pemerintah, terutama apabila pembangunan jembatan diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurutnya, keterlambatan pemulihan akses transportasi dapat memperpanjang kesulitan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur pascabencana menjadi bagian dari upaya memulihkan kehidupan warga, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik.
Nurlis juga menekankan pentingnya memperkuat mitigasi melalui perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan lingkungan. Aceh, katanya, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana ekologis agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif setelah bencana terjadi.
Ia menambahkan, hubungan antara kerusakan lingkungan dan kerentanan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Nurlis berharap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dilaksanakan secara terkoordinasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat bangkit secara sosial dan ekonomi serta berkurangnya risiko bencana pada masa mendatang.
