Byklik.com | Banda Aceh – Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 10 September 2026. Mereka menyoroti proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Aceh yang dinilai belum berjalan optimal.
Aksi tersebut berlangsung di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Mahasiswa membawa sejumlah persoalan yang mereka temukan melalui kajian akademis dan penelusuran langsung ke daerah terdampak bencana.
Ketua BEM USK, Ruhdi Anugrah, mengatakan aksi tersebut telah dipersiapkan sekitar empat bulan. Mahasiswa terlebih dahulu melakukan kajian dan turun ke lapangan sebelum memutuskan menggelar aksi.
“Kami tidak serta-merta langsung turun ke jalan tanpa menyiapkan kajian akademis. Kami sudah turun ke lapangan, membentuk kajian akademis, baru pada Minggu malam kami putuskan mahasiswa USK sepakat bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh belum berjalan secara optimal,” kata Ruhdi dalam orasinya.
Menurut Ruhdi, dampak bencana masih dirasakan masyarakat, terutama di sejumlah wilayah pedalaman Aceh. Salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa adalah kondisi infrastruktur dan akses transportasi di Kabupaten Gayo Lues.
Ia menyebut sejumlah jalur penghubung Gayo Lues dengan daerah lain belum sepenuhnya kembali normal. Akses menuju Aceh Tengah disebut telah dapat dilalui, sedangkan jalur Gayo Lues-Aceh Timur masih mengalami kendala.
Jalur Gayo Lues menuju Aceh Tenggara juga kembali terdampak longsor. Kondisi itu membuat masyarakat harus menggunakan jalur alternatif dengan waktu tempuh yang lebih panjang.
“Kawan-kawan kami yang berasal dari Aceh Tenggara harus memutar melalui Subulussalam hingga Banda Aceh,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi warga Kampung Agusen, Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan penelusuran di lapangan, Ruhdi menyebut masyarakat masih mengalami trauma akibat bencana yang berulang.
Menurutnya, hujan yang turun di kawasan tersebut kembali memicu kekhawatiran warga terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan. Sebagian masyarakat bahkan memilih mengungsi sementara ke lokasi yang lebih tinggi.
“Ketika hujan sedikit saja turun, masyarakat langsung berbondong-bondong naik ke atas karena rasa trauma mereka. Kami sudah melihat langsung bahwa daerah itu memang betul-betul tidak layak untuk dihuni lagi,” katanya.
Ruhdi mengakui pemerintah daerah telah melakukan sejumlah penanganan, termasuk normalisasi sungai. Namun, mahasiswa menilai upaya tersebut belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena kawasan kembali terdampak banjir.
“Kami sudah hitung, semenjak bulan November tahun lalu sampai hari ini, kampung tersebut sudah kembali tergenang banjir sebanyak puluhan kali,” ujarnya.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut bukan untuk mengabaikan upaya pemerintah dalam menangani dampak bencana. Mereka justru meminta pemerintah mempercepat dan mengoptimalkan rehabilitasi serta rekonstruksi, terutama di wilayah yang hingga kini masih menghadapi dampak bencana.
“Kami meminta dari tempat ini untuk mengoptimalisasikan penanganan-penanganan tersebut,” kata Ruhdi.
