Byklik.com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan sinergi lintas lembaga agar likuiditas perbankan dapat semakin efektif disalurkan menjadi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor prioritas.
Upaya tersebut ditujukan untuk mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas penciptaan lapangan kerja. Salah satu langkah yang ditempuh BI ialah menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) agar lebih tertarget dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank.
Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Diskusi yang mengangkat topik “Ujian Intermediasi Perbankan dan Likuiditas” itu turut menghadirkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
BI menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6 persen mulai September 2026. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh sektor perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Destry mengatakan, penguatan fungsi intermediasi perbankan tidak hanya bergantung pada sisi penawaran, tetapi juga perlu didukung dari sisi permintaan. Salah satu ruang yang masih dapat dimanfaatkan ialah undisbursed loan atau fasilitas kredit yang telah disetujui, tetapi belum ditarik oleh debitur.
“Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry.
Pembiayaan UMKM Jadi Perhatian
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, likuiditas perbankan yang memadai perlu ditransmisikan secara efektif menjadi pembiayaan bagi sektor riil agar memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Friderica menyebut pertumbuhan kredit saat ini terjadi baik pada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank swasta.
“Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat, tetapi memastikan likuiditas semakin mengalir ke sektor-sektor produktif dan UMKM sehingga lebih inklusif dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian,” kata Friderica.
Menurut Friderica, penguatan pembiayaan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
LPS Dorong Disiplin Pasar
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai kondisi perbankan nasional tetap sehat, didukung oleh permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan DPK.
Anggito mengatakan disiplin pasar perlu diperkuat agar persaingan dalam penghimpunan dana tetap berlangsung secara sehat. Hal tersebut penting untuk mencegah persaingan yang berlebihan sehingga dapat mendorong kenaikan biaya dana perbankan.
LPS, kata Anggito, menjaga disiplin pasar melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang bergerak mengikuti perkembangan suku bunga pasar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga biaya dana sekaligus mendukung penyaluran kredit untuk pertumbuhan ekonomi.
Pada akhir diskusi, Destry menegaskan bahwa Sinergi Merah Putih tidak sekadar dimaknai sebagai kerja sama antarlembaga, tetapi juga sebagai upaya menyatukan kekuatan dan menyelaraskan langkah untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi perekonomian nasional.
Menurut Destry, sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.
BI akan terus menjaga kecukupan likuiditas dan memperkuat transmisi suku bunga kebijakan agar fungsi intermediasi perbankan semakin efektif dalam mendukung pembiayaan sektor riil.
Upaya tersebut dilakukan melalui bauran kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit, meningkatkan produktivitas dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***
