Byklik.com | Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, meminta penyaluran bantuan dari Baitul Mal Aceh Barat dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berbasis data agar tepat sasaran serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Tarmizi saat memimpin rapat koordinasi bersama Baitul Mal Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Sosial di ruang kerja Bupati Aceh Barat, Kamis, 6 Agustus 2026.
Rapat tersebut membahas sejumlah program bantuan masyarakat, terutama bantuan modal usaha dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan pendataan dan penyaluran bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Tarmizi mengatakan kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi Baitul Mal dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat dan infak. Karena itu, Baitul Mal diminta menjaga amanah, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap bantuan diberikan berdasarkan kriteria dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Baitul Mal harus semakin dipercaya oleh masyarakat. Ketika kepercayaan itu tumbuh, masyarakat akan semakin yakin menyalurkan zakat dan infaknya melalui Baitul Mal. Dengan demikian, dana yang terkumpul dapat semakin besar dan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tarmizi.
Menurutnya, Baitul Mal harus memiliki peran aktif dalam membantu masyarakat fakir dan miskin. Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya dilakukan dengan menunggu pengajuan bantuan, tetapi juga melalui pendataan dan penjangkauan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Tarmizi juga menegaskan pentingnya menjaga penyaluran bantuan dari intervensi pihak mana pun. Ia meminta data penerima bantuan mengacu pada hasil pendataan dan verifikasi Baitul Mal bersama dinas terkait.
“Kita menolak adanya intervensi dari pihak mana pun dalam penyaluran bantuan. Data penerima harus berasal dari Baitul Mal dan dinas terkait sehingga bantuan yang diberikan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat tersebut, bantuan modal usaha menjadi salah satu program yang mendapat perhatian. Bantuan tersebut di antaranya diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang ditangani Dinas Sosial.
Selain bantuan modal usaha, rapat juga membahas program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui Baitul Mal Aceh Barat. Program tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat lanjut usia yang membutuhkan serta keluarga fakir miskin yang berada dalam kondisi kurang mampu.
Sejumlah program sosial lainnya juga dibahas, antara lain beasiswa bagi anak yatim, bantuan bagi guru dayah, dukungan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta bantuan bagi guru dayah yang terlibat dalam upaya pemberantasan buta aksara. Pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Baitul Mal.
Tarmizi mengatakan sinkronisasi data antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam memastikan bantuan pemerintah maupun Baitul Mal tidak salah sasaran. Data yang akurat juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan.
“Intinya, sinkronisasi data sangat penting. Data harus akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tarmizi.
Ia berharap koordinasi antara Baitul Mal, Dinas Perkim, Dinas Sosial, dan instansi terkait dapat memperkuat sistem pendataan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Tarmizi menekankan, program bantuan hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyaluran, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengelolaan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.***
