Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang telah memiliki sistem pemerintahan yang tertata. Penggunaan berbagai gelar dalam struktur pemerintahannya membuktikan bahwa kerajaan ini telah mengenal pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, gelar tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehormatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mengatur kehidupan pemerintahan, baik di bidang sosial, politik, maupun keagamaan.
Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai, gelar Sultan merupakan gelar tertinggi dalam struktur pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Sultan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan, mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan, serta menegakkan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sultan tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh sejumlah pejabat yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai telah tersusun dengan baik sehingga setiap urusan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif.
Selain gelar Sultan, terdapat beberapa gelar penting lainnya dalam sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai, seperti Malik, Sadrul Akabir, Al-Malik Al-Abdal, Haza Shahibul Hijab Al-Kabir, Syekh, dan Muallem. Masing-masing gelar memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Sadrul Akabir dan Al-Malik Al-Abdal, misalnya, berperan sebagai pembantu utama Sultan dalam mengelola pemerintahan atau dapat disamakan dengan jabatan perdana menteri. Sementara itu, Haza Shahibul Hijab Al-Kabir bertugas mengelola administrasi pemerintahan serta mengawasi pelaksanaan peraturan di Kerajaan Samudra Pasai. Gelar Syekh menunjukkan kedudukan sebagai tokoh agama yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Adapun Muallem berkaitan dengan bidang pelayaran yang menjadi salah satu pilar utama Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan maritim.
Dalam sistem pewarisan gelar Sultan, gelar tersebut tidak diberikan secara otomatis berdasarkan garis keturunan kepada seluruh putra raja. Gelar Sultan hanya diberikan kepada putra yang dipilih sebagai penerus takhta sehingga berhak menyandang gelar tersebut. Sementara itu, keturunan lainnya menempati jabatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem kepemimpinan di Kerajaan Samudra Pasai lebih mengutamakan kepentingan pemerintahan daripada sekadar hak keturunan, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif.
Dalam kehidupan sosial, gelar juga menjadi identitas yang membedakan kedudukan, peran, dan tanggung jawab seseorang di tengah masyarakat. Masyarakat mengenal seseorang berdasarkan gelar yang disandangnya. Dalam bidang pemerintahan, gelar menjadi sarana pembagian kewenangan sehingga setiap pejabat memiliki tugas dan wewenang yang jelas. Sementara itu, dalam bidang tradisi, gelar mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang berkembang di Kerajaan Samudra Pasai. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem gelar menjadi salah satu unsur penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan kerajaan.
Dengan demikian, sistem gelar di Kerajaan Samudra Pasai memiliki makna yang sangat luas. Gelar tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga merupakan unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang teratur, memperkuat struktur kekuasaan, serta menjaga keberlangsungan tradisi kerajaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai telah memiliki sistem pemerintahan yang maju dan menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan peradaban Islam di Nusantara.
Qonita Solihat
* penulis mahasiswi UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
