Byklik.com | Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan lebih dari empat juta anak usia sekolah di Indonesia masih belum mengenyam pendidikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran. Kita harus jujur bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, banyak anak yang masuk kategori ATS belum tersentuh program pembangunan karena belum terdata secara optimal. Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people, yakni masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan pemerintah.
Menurut Gus Ipul, Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu solusi untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan target sedikitnya satu sekolah di setiap kabupaten dan kota.
“Saya percaya para gubernur, bupati, dan wali kota sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya. Karena itu, mari kita tindak lanjuti program ini bersama-sama,” katanya.
Selain mendorong pengembangan Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos, verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, serta layanan pengaduan masyarakat.
“Kalau data dari bawah baik, maka hasilnya juga akan baik. Sebaliknya, jika data tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyatakan Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di wilayahnya. Ia mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
Menurut Mathius, saat ini pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung di tiga lokasi di Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi.
“Program Sekolah Rakyat sangat membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Papua. Kami akan mengawal pelaksanaannya agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana pada 2026 hingga 2027,” ujar Mathius.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H.W. Makanuay, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Efi Yandri, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***
