Byklik.com | Gorontalo – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Gibran saat membuka Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu, 20 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, seperti konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia.
“Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah,” ujar Gibran.
Ia mengatakan, meskipun sektor pangan menunjukkan tren positif, pemerintah tetap melakukan pembenahan tata kelola pertanian. Upaya tersebut mencakup pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, peningkatan akses permodalan, kepastian pasar, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi.
Wapres juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat penyaluran pupuk lebih efektif dan tepat sasaran kepada petani.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa target swasembada pangan yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.
“Ini yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia,” kata Amran.
Ia menyebutkan, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Kondisi tersebut turut mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, yang merupakan tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Dari sisi kesejahteraan petani, pemerintah mencatat peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127, atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Harga gabah juga ditetapkan pada level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah.
Selain itu, nilai ekspor sektor pertanian meningkat Rp166 triliun sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. Pemerintah juga menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk komoditas strategis seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya dengan cakupan lahan mencapai 870 ribu hektare.
Di sektor perkebunan, pemerintah melakukan pembenahan tata niaga kelapa sawit melalui kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi ketidaksesuaian harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dengan harga CPO global.
“Saat ini harga TBS mulai kembali normal dan kami berharap dapat meningkat hingga 10 persen untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit,” ujar Amran.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil serta dapat menikmati manfaat dari perbaikan tata niaga komoditas perkebunan.
“Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa kerja keras petani dan nelayan Indonesia. Ini juga berkat keberpihakan Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian,” tambahnya.
Pemerintah ke depan akan mempercepat program hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia.***
