Byklik.com | Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan tidak ada ruang aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Kemensos yang digelar secara hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta jajaran pimpinan di lingkungan Kemensos.
“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran bersama sekaligus cara berpikir baru bagi seluruh aparatur di lingkungan Kemensos. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik korupsi maupun pelanggaran integritas dalam bentuk apa pun.
“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos. Ia meminta setiap unit kerja segera melakukan evaluasi internal tanpa harus menunggu pemeriksaan atau audit dari pihak eksternal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan berjenjang di lingkungan organisasi. Menurutnya, setiap pimpinan memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas bawahannya tetap terjaga.
“Kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” katanya.
Kemensos juga menargetkan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap praktik gratifikasi, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap tata kelola dan integritas satuan kerja yang dipimpinnya.
“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja Anda dan Anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tetapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas satuan kerjanya. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban jabatan,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan, Kemensos harus menjadi contoh kementerian yang bekerja secara proaktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Menurutnya, integritas merupakan faktor penting untuk memastikan seluruh program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Menjelang pengadaan tahun 2026, saatnya kita benar-benar menguatkan tekad dan membersihkan diri agar program-program strategis dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Dody Sukmono, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemensos. Kegiatan juga diikuti kepala sentra dan balai Kemensos dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.***
