Byklik.com | Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatera di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Maruarar Sirait hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Teddy Siagian, dan Staf Ahli Menteri Dwidadi.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan huntap.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 2.603 unit rumah yang sedang diproses. Beberapa ratus unit di antaranya telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu.
Dalam waktu dekat, kata dia, akan ada tambahan penyerahan rumah kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi serta pemerintah daerah setempat.
Untuk pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kesiapan lahan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana dengan menghadirkan para menteri terkait,” ujar Dasco.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan huntap guna mendukung relokasi masyarakat terdampak.
“Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pemerintah setempat dapat melakukan langkah konkret untuk relokasi,” katanya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.
“Ada dua hal yang akan kami bahas dalam rapat ini yakni update situasi pascabencana dan rencana ke depan terkait penanganan bencana, terutama persetujuan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang akan dilaksanakan selama tiga tahun,” ujar Tito.
Pemerintah telah menyetujui usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028, dengan total mencapai Rp100,1 triliun.
Di Aceh, pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, serta hunian tetap. Mayoritas pengungsi juga telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara.
Selain itu, pemerintah turut mengoptimalkan program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih guna mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana.
