Byklik.com | Makkah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M Nasir Djamil, meminta pemerintah dan seluruh petugas haji memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dinilai menjadi fase paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
Peringatan tersebut disampaikan Nasir Djamil usai mengikuti Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI bersama para pemangku kepentingan di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu, 24 Mei 2026.
Menurut Nasir, perpindahan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan saat Armuzna berpotensi memicu berbagai persoalan serius di lapangan apabila tidak diantisipasi dengan matang.
“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir.
Ia menilai pengalaman musim haji sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait pendampingan jemaah lanjut usia yang rentan mengalami kelelahan dan disorientasi saat perpindahan massal.
Menurut Politikus PKS tersebut, lemahnya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi salah satu penyebab munculnya kepanikan jemaah pada musim haji sebelumnya.
Karena itu, Nasir meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal selama proses perpindahan jemaah berlangsung.
“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” katanya.
Nasir menegaskan tugas petugas haji bukan hanya mengurus administrasi perjalanan, tetapi juga memastikan jemaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi yang jelas di tengah situasi padat dan melelahkan.
Selain persoalan pendampingan, Timwas Haji DPR RI juga menyoroti pelaksanaan skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya.
Nasir menjelaskan kondisi di lapangan sering berubah cepat sehingga pelaksanaan skema tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Ia mencontohkan sejumlah jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur atau tidak turun di Muzdalifah justru harus turun akibat kemacetan dan keterlambatan armada bus.
Sebaliknya, ada jemaah yang seharusnya mengikuti skema tanazul atau menginap, tetapi akhirnya ikut murur karena kondisi lalu lintas dan keterbatasan waktu.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.
Menurut Nasir, fase perpindahan menuju Muzdalifah menjadi titik paling rawan karena seluruh jemaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah.
Karena itu, ia meminta Kementerian Haji dan seluruh petugas memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak haji untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan.
“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jemaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tegasnya.
Rapat Timwas Haji DPR RI tersebut dipimpin Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy.
Fokus rapat diarahkan pada kesiapan layanan, pengamanan, dan mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji 2026.
