Byklik.com | Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026 sore.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kesejahteraan sosial masyarakat Aceh, mulai dari penanganan korban banjir hingga penambahan kuota bantuan jaminan kesehatan bagi warga miskin.
Dalam pertemuan itu, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, serta Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah usulan prioritas kepada Kementerian Sosial RI, terutama terkait penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satu fokus utama yang dibahas ialah permohonan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) bagi masyarakat Aceh sebanyak 331.984 jiwa. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yang selama ini ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga pembiayaannya dapat dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI-JKN bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.
Menurut Fadhlullah, dari total usulan tersebut, pemerintah pusat langsung menyetujui sebanyak 25 ribu peserta untuk masuk dalam kuota PBI-JKN. Ia menyebutkan, jumlah tersebut merupakan capaian penting mengingat kuota nasional yang tersedia saat ini hanya sekitar 73 ribu peserta untuk seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, setiap peserta PBI-JKN membutuhkan anggaran sekitar Rp45 ribu per bulan atau Rp540 ribu per tahun. Dengan disetujuinya 25 ribu peserta, Pemerintah Aceh diperkirakan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hingga sekitar Rp13,5 miliar per tahun.
Fadhlullah mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Aceh dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat tanpa harus melakukan pembatasan penerima bantuan berdasarkan desil ekonomi.
“Kami berharap sisa usulan lainnya juga dapat diperjuangkan oleh Kementerian Sosial agar semakin banyak masyarakat Aceh yang memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain membahas jaminan kesehatan, Pemerintah Aceh juga menyampaikan permohonan dukungan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Fadhlullah mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana.
“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan menyerahkan surat balasan dari Kementerian Sosial terkait laporan persiapan lahan pembangunan program tersebut.
Khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Barat, pemerintah daerah mengakui proyek tersebut belum dapat direalisasikan pada 2026 karena masih terkendala kesiapan lahan.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menjelaskan bahwa lokasi pembangunan membutuhkan timbunan sekitar 120 ribu meter kubik dan dukungan sumber air dari PDAM.
“Setelah proses pembersihan lahan dilakukan, baru diketahui bahwa area seluas 7,5 hektare tersebut harus ditimbun dengan ketinggian sekitar 1,5 meter,” kata Tarmizi.
Ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam percepatan persiapan lahan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini masih mencari sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan timbunan tersebut.
“Insya Allah tahun ini persiapan lahan dapat diselesaikan sehingga pembangunan bisa dilaksanakan tahun depan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berkomitmen membantu Aceh Barat,” ujarnya.
Fadhlullah menambahkan, pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI dalam memperkuat berbagai program kesejahteraan sosial di Aceh.
“Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” demikian Fadhlullah.***
