Byklik.com | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang proaktif berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. KPK menilai keterbukaan tersebut penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama jajaran Kemensos merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil, beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Mei 2026.
Ibnu menegaskan, KPK mendukung berbagai program strategis pemerintah, namun pelaksanaannya harus tetap bebas dari penyimpangan dan praktik korupsi.
“Kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan,” ujarnya.
Menurut dia, KPK juga telah memberikan sejumlah masukan terkait titik-titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa agar dapat dideteksi sejak awal.
“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko di mana bisa terjadinya korupsi dan penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” katanya.
Meski demikian, KPK memastikan tetap membuka ruang pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program ke depan.
“Namun apabila ada suatu penyelewengan, silakan disampaikan kepada kami. Kami tetap terbuka,” tegas Ibnu.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan konsultasi dengan KPK dilakukan sebagai langkah memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama menjelang pelaksanaan pengadaan tahun anggaran 2026.
“Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, Kemensos berkomitmen menjaga program strategis Presiden Prabowo Subianto agar tidak tercemar praktik korupsi.
“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kemensos, khususnya program strategis Bapak Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi,” tegasnya.
Gus Ipul mengakui tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kemensos masih perlu diperbaiki. Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos saat ini masih berada di peringkat ke-167 dari lebih 600 lembaga dan instansi pemerintah.
“Sampai hari ini dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Selain itu, Kemensos juga menilai masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, terutama karena nilai anggaran program diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Karena itu, Kemensos turut meminta masukan dari KPK terkait berbagai opsi penguatan sistem pengadaan, termasuk kemungkinan penggunaan agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk meminta nasihat dari KPK lebih lanjut,” jelas Gus Ipul.
Ia memastikan seluruh hasil monitoring dan evaluasi KPK akan dijadikan pedoman untuk memperbaiki tata kelola pengadaan di Kemensos.
“Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” pungkasnya.
