Byklik.com | Bogor – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mematangkan posisi nasional menjelang Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) yang akan digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 5–8 Mei 2026.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari tahap akhir persiapan delegasi Indonesia. Rakor ini bertujuan menyelaraskan laporan implementasi nasional dengan strategi diplomasi yang akan dibawa ke forum global.
Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menegaskan pentingnya kesatuan posisi Indonesia dalam forum tersebut.
“Rakor ini merupakan tahap finalisasi agar Indonesia hadir dengan satu suara yang solid. Capaian dalam perlindungan pekerja migran harus terdokumentasi dengan baik dalam Voluntary National Review (VNR) dan disampaikan secara efektif dalam sidang pleno maupun diskusi tematik,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya yang diprakarsai Kementerian Luar Negeri pada pertengahan April, serta pertemuan teknis bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 23 April 2026.
Dalam pembahasan, pemerintah memfokuskan pada sejumlah agenda strategis, antara lain finalisasi posisi runding terhadap naskah Progress Declaration, penyusunan elemen utama National Statement, serta kesiapan intervensi dalam sesi roundtable dan policy debate.
Selain itu, Indonesia juga mempersiapkan keterlibatan dalam forum Informal Interactive Multistakeholders Hearing dan rencana penyelenggaraan side event untuk memaparkan praktik terbaik tata kelola migrasi.
Adi menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong penguatan komitmen internasional, khususnya dalam perlindungan hak asasi migran, penurunan biaya remitansi, serta peningkatan kerja sama penanganan migrasi tidak teratur yang aman, tertib, dan terkelola, sesuai mandat Global Compact for Migration (GCM).
“Isu migrasi bersifat multidimensi, sehingga memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Luar Negeri, KP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, hingga unsur kepolisian dan instansi teknis lainnya,” kata Adi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri menilai IMRF sebagai forum penting yang tidak hanya melibatkan negara pengirim pekerja migran, tetapi juga negara penerima imigran dan pengungsi. Forum ini dinilai strategis untuk membahas solusi bersama atas berbagai tantangan migrasi global.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Pemmas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, BRIN, Bank Indonesia, serta Mabes Polri.
Melalui persiapan ini, pemerintah berharap Indonesia dapat memainkan peran aktif dan konstruktif dalam memperkuat tata kelola migrasi global yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.***
