Byklik.com | Kalimantan Timur – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) resmi meluncurkan Festival Mangrove Nasional (Mangrofest) 2026 di Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu, 2 Agusutus 2026.
Festival tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat rehabilitasi mangrove sebagai upaya meningkatkan ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Ditjen PDASRH Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, mengatakan keberhasilan rehabilitasi mangrove bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat.
“Hingga akhir tahun 2025, Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) telah berhasil merehabilitasi lahan mangrove seluas 15.574 hektare secara nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan, melalui Program M4CR, Kementerian Kehutanan menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektare hingga 2027 di empat provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekosistem mangrove, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove, pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), penguatan kelompok masyarakat melalui skema matching grants, serta implementasi Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertema mangrove di sekolah.
Menurut Zainal, kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menjadikan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk ekosistem mangrove, sebagai salah satu prioritas pembangunan kehutanan nasional dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
Rangkaian Mangrofest 2026 diawali dengan kegiatan Media Gathering di Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi tersebut menjadi salah satu kawasan rehabilitasi mangrove melalui Program M4CR yang telah mencapai luas sekitar 6.120 hektare.
Pemulihan kawasan mangrove di Desa Sepatin dinilai mampu memperbaiki kualitas lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas tambak masyarakat melalui penerapan sistem silvofishery, yakni model budidaya perikanan yang dipadukan dengan pelestarian mangrove.
Pembukaan Mangrofest 2026 turut dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. Ia menegaskan bahwa pelestarian mangrove menjadi bagian penting dari konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Pelestarian mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” kata Basuki.
Menurutnya, kolaborasi antara OIKN dan Kementerian Kehutanan menjadi langkah strategis untuk menjaga kawasan pesisir, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Zainal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, OIKN, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), dan seluruh mitra yang telah mendukung rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur.
Ia mengatakan kerja sama tersebut akan terus diperluas, termasuk melalui pengembangan Taman Mangrove Teluk Balikpapan sebagai pusat konservasi, penelitian, edukasi, dan pembelajaran mangrove berskala nasional.
Mangrofest 2026 juga diramaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gaya hidup rendah emisi, salah satunya Mangrove Harmony Ride yang diikuti Komunitas Motor Listrik Elders Elletrico bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Melalui Mangrofest 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi mangrove nasional melalui kolaborasi multipihak. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan kawasan pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.***
