Byklik.com | Jakarta – Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, mendorong penguatan sinergi antarlembaga melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian, lembaga, dan BUMN guna memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan koordinasi bersama mitra strategis DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang dihadiri pejabat kementerian/lembaga, humas, serta perwakilan BUMN.
Iqbal menegaskan, MoU menjadi instrumen penting untuk memastikan kerja sama antarlembaga tidak berjalan parsial, melainkan terarah dan berkelanjutan.
“MoU menjadi instrumen strategis untuk memastikan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah berjalan lebih efektif dan terarah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk mewakili kepentingan daerah melalui fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.
Menurutnya, penguatan kolaborasi lintas sektor juga penting agar aspirasi daerah dapat diakomodasi secara lebih responsif melalui koordinasi yang solid.
“DPD RI membutuhkan mitra yang tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga mampu bekerja bersama secara konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat daerah,” tegasnya.
Iqbal juga menyoroti sejumlah isu strategis nasional yang memerlukan sinergi kuat, seperti ketahanan pangan, hilirisasi, kemandirian energi, kebijakan hijau, stabilitas keuangan, hingga optimalisasi peran BUMN dalam pembangunan.
Sementara itu, Deputi Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, menilai pertemuan ini penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan transparansi data antarlembaga.
“Forum ini dirancang untuk menyelaraskan ritme kerja persidangan serta memperkuat pertukaran data agar koordinasi lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, turut menekankan pentingnya kebijakan pangan yang berpihak pada petani melalui pembelian gabah sesuai harga pemerintah.
Ia menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 4,9 juta ton, yang dinilai sebagai capaian tinggi dan mampu meningkatkan kepercayaan petani.
Kepala Biro Persidangan II DPD RI, Untung Putra Jaya, menambahkan terdapat peluang kerja sama konkret, mulai dari pendampingan kunjungan kerja hingga integrasi platform digital untuk mempercepat akses informasi.
Melalui forum ini, DPD RI menargetkan penyusunan draf kerja sama dalam MoU, penjadwalan pembahasan teknis, serta identifikasi isu prioritas untuk kolaborasi jangka pendek.
Iqbal optimistis langkah ini akan memperkuat hubungan pusat dan daerah serta mendorong percepatan pembangunan.
“Kami optimistis sinergi ini akan mempercepat pembangunan daerah melalui kolaborasi yang lebih solid,” pungkasnya.
