Byklik.com | Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri memimpin rapat monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 26 Maret 2026.
Rapat tersebut diikuti pemerintah kabupaten/kota terdampak serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, dengan fokus memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam penanganan dampak bencana.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menetapkan tambahan TKD tahun 2026 bagi wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2026.
Dalam skema tersebut, Aceh memperoleh pengembalian TKD sebesar Rp824,8 miliar yang akan disalurkan melalui berbagai program kebencanaan di 15 SKPA.
Sekda Aceh menegaskan, rapat ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, sesuai kebutuhan prioritas daerah, serta mampu mempercepat pemulihan pascabencana.
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat guna, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” ujarnya dalam rapat.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan kondisi riil di lapangan. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyoroti kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang berdampak pada distribusi barang serta inflasi daerah.
“Kami berharap dukungan program dari provinsi maupun pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, terutama untuk perbaikan infrastruktur dan akses produksi masyarakat,” kata Haili.
Selain itu, rapat juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, dukungan sektor pertanian, serta penguatan sektor pariwisata dan kebersihan lingkungan.
Melalui rapat ini, Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat berharap penyaluran tambahan TKD dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan mampu mendorong pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
