ByKlik.com | Jakarta – Garuda Indonesia Group yang terdiri dari Garuda Indonesia dan Citilink menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait penurunan harga tiket penerbangan kelas ekonomi untuk rute domestik menjelang mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Kebijakan stimulus tersebut dinilai sebagai langkah strategis lintas sektor guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem industri penerbangan nasional pada periode puncak arus mudik Idulfitri.
Sebagai tindak lanjut, Garuda Indonesia melakukan penyesuaian harga tiket kelas ekonomi untuk penerbangan domestik yang dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.
Kebijakan ini berlaku untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026, mengacu pada PMK Nomor 4 Tahun 2026, KP-DJPU 27 Tahun 2026, dan KM 43 Tahun 2026 yang mengatur skema stimulus sektor transportasi udara.
Selaras dengan itu, Citilink juga menerapkan penyesuaian harga tiket kelas ekonomi efektif mulai 11 Februari 2026 sebagai bagian dari strategi memperluas aksesibilitas layanan penerbangan bagi masyarakat.
Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut. Ia menilai, stimulus ini mampu menyeimbangkan kepentingan publik dengan keberlanjutan industri penerbangan nasional.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam menghadirkan kebijakan stimulus yang terkoordinasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini penting untuk memperkuat peran maskapai nasional sebagai penyedia layanan publik, khususnya pada periode peak season Lebaran,” ujarnya.
Thomas menambahkan, proyeksi pertumbuhan volume penumpang pada Lebaran 2026 menunjukkan tren positif. Kondisi itu diharapkan mendorong optimalisasi kapasitas armada dan jaringan penerbangan Garuda Group, tanpa mengesampingkan standar keselamatan dan kualitas layanan.
Penyesuaian harga tiket pada periode Lebaran 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 17 hingga 18 persen. Penurunan tersebut didukung kombinasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen, serta penyesuaian Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge.
Garuda Indonesia Group berharap kebijakan ini menjadi fondasi berkelanjutan dalam memperkuat konektivitas nasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci agar sektor penerbangan terus berperan sebagai penggerak mobilitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
