Byklik.com | Banda Aceh – Sebanyak 67 daerah irigasi di Aceh terdampak bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut mengganggu fungsi jaringan irigasi yang menjadi salah satu penunjang utama kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai BWS Sumatra I Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan data tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan identifikasi dan investigasi terhadap sejumlah daerah irigasi yang terdampak bencana.
“Setelah kita lakukan identifikasi dan investigasi, terdapat 67 daerah irigasi di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi,” ujar Fajrullah dalam pemaparan progres rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi terdampak bencana pada Aceh Economic Forum AEF yang digelar Bank Indonesia Aceh di Aula Bank Indonesia Aceh, Rabu, 19 Agustus 2026.
Dari total tersebut, sembilan daerah irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan 58 lainnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penanganan daerah irigasi terdampak kemudian dibagi ke dalam sejumlah klaster berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganannya.
Fajrullah menjelaskan, bencana yang berdampak terhadap jaringan irigasi dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, kondisi geografis Aceh yang banyak memiliki kawasan pegunungan, serta wilayah dataran rendah di bagian hilir yang relatif rentan mengalami banjir.
“Selain curah hujan ekstrem yang terjadi dalam waktu singkat dan kondisi topografi Aceh, salah satu penyebab lainnya adalah kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai,” katanya.
Kerusakan jaringan irigasi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian. Salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan adalah terhentinya aliran air dari bendung menuju jaringan irigasi sehingga pasokan air ke lahan pertanian terganggu.
“Kerusakan ini hampir menyebabkan lumpuhnya produktivitas pertanian kita. Salah satu penyebabnya adalah suplai air. Suplai air dari bendung irigasi yang mengalir ke daerah-daerah irigasi tidak berfungsi lagi setelah kejadian bencana,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemulihan, BWS Sumatra I menerapkan beberapa tahapan penanganan. Tahap pertama diarahkan pada kondisi darurat, khususnya di lokasi yang mengalami putusnya pasokan air sehingga air tidak dapat mengalir ke saluran irigasi.
Menurut Fajrullah, penanganan darurat bertujuan mengembalikan fungsi jaringan irigasi terlebih dahulu, bukan langsung melakukan pembangunan permanen.
“Tujuan tanggap darurat ini bagaimana daerah irigasi bisa kembali berfungsi. Yang kita kejar adalah fungsinya, bukan langsung perbaikan secara permanen,” jelasnya.
Sejumlah daerah irigasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat telah masuk dalam penanganan awal, di antaranya DI Pante Lhoong, DI Jambo Aye, DI Krueng Pase, dan DI Ulee Glee.
Untuk DI Jambo Aye, dari total luas layanan sekitar 19.000 hektare, sebanyak 15.375 hektare telah kembali berfungsi setelah dilakukan penanganan.
Sementara itu, Bendung Pante Lhoong yang sebelumnya mengalami perubahan morfologi sungai juga telah kembali beroperasi dan saat ini mampu mengaliri sekitar 1.300 hektare lahan pertanian.
Fajrullah mengatakan setelah tahap tanggap darurat selesai, penanganan akan dilanjutkan dengan rehabilitasi permanen pada jaringan yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.
“Setelah masalah tanggap darurat selesai, kita masuk ke proses rehabilitasi permanen. Ada yang cukup dengan penanganan darurat sehingga bisa berfungsi kembali, tetapi ada juga yang setelah itu harus dilanjutkan dengan rehabilitasi secara permanen,” pungkasnya.
BWS Sumatra I menargetkan proses penanganan daerah irigasi terdampak dapat terus dipercepat sehingga sebagian besar jaringan yang mengalami kerusakan dapat kembali berfungsi dan mendukung produktivitas pertanian Aceh hingga akhir 2026.
