Byklik.com | Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara mulai menunjukkan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu, 4 November 2026. Ia mengatakan, penyidik mulai menemukan indikasi yang mengarah pada kemungkinan adanya upaya melemahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dugaan keterkaitan kasus penyadapan dengan tindak pidana makar masih memerlukan pendalaman. Kesimpulan tersebut belum menjadi hasil akhir penyidikan.
“Kesimpulan sementara bahwa terdapat indikasi yang mengarah ke tindakan makar. Nah ini yang terus dilakukan pengembangan,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, penyidik masih menelusuri motif, tujuan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah penyadapan berkaitan dengan upaya mengganggu atau melemahkan jalannya pemerintahan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari penyidik Mabes Polri, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden, para menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun, Yusril mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai identitas seluruh pejabat yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Ia juga belum dapat memastikan apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk pihak yang disadap.
“Saya tidak dapat mengatakan apakah Wakil Presiden dilakukan penyadapan atau tidak, karena sangat tergantung pada fakta-fakta yang didapati dari pengembangan kasus ini yang sekarang sedang didalami dan dilakukan oleh para penyidik di Bareskrim Mabes Polri,” kata Yusril.
Dalam ketentuan hukum, tindak pidana makar diatur dalam KUHP Nasional, termasuk Pasal 191 hingga Pasal 195. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta upaya menggulingkan pemerintahan.
Yusril kembali menekankan bahwa dugaan keterkaitan kasus penyadapan dengan tindak pidana makar masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Motif dan tujuan di balik tindakan tersebut menjadi bagian penting yang tengah ditelusuri aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Salah satu tersangka yang disebut dalam informasi tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan setelah sebelumnya menjabat Kapolri. Dua tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Ketiga tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Para tersangka turut disangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif, tujuan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
