Byklik.com | Jakarta – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky malakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan dan pemulihan pascabanjir di Kabupaten Aceh Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung A Lantai 2 Kemendagri itu, Al-Farlaky didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, serta sejumlah pejabat terkait.
Sementara itu, Mendagri didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Hukum sekaligus Kepala Posko Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Al-Farlaky menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menangani dampak banjir. Ia juga memaparkan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan.
Salah satu pembahasan utama berkaitan dengan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir. Bantuan yang dibahas meliputi bantuan hidup (jadup), dana stimulan, serta bantuan perabot rumah tangga.
Selain itu, pemerintah daerah menyampaikan perkembangan penyaluran dana stimulan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan (RR) dan rusak sedang (RS). Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap penyaluran bantuan tersebut dapat segera dituntaskan agar masyarakat dapat melanjutkan proses pemulihan.
Al-Farlaky juga meminta dukungan Posko Satgas PRR untuk terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat Aceh Timur yang hingga kini belum tersalurkan.
Menurut dia, percepatan penyaluran bantuan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat terdampak untuk mendukung proses pemulihan setelah bencana.
“Ini adalah amanah yang harus kami perjuangkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan terus mengetuk pintu kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar seluruh hak masyarakat terdampak banjir dapat segera dipenuhi. Kami tidak ingin ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan ini,” kata Al-Farlaky.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus diperkuat sehingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan dan tepat sasaran.
Pertemuan dengan Mendagri tersebut merupakan bagian dari rangkaian komunikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat dalam upaya mempercepat penanganan pascabanjir.
Dalam beberapa hari terakhir, Al-Farlaky melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak pemerintah pusat untuk menyampaikan perkembangan penanganan dampak banjir sekaligus membahas percepatan berbagai program bantuan bagi masyarakat terdampak.
Upaya tersebut mencakup penyaluran bantuan hidup, dana stimulan, bantuan perabot rumah tangga, serta rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak banjir.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program pemulihan dapat menjangkau masyarakat terdampak. Percepatan penanganan diharapkan dapat membantu warga memulihkan tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari secara bertahap.***
