Byklik.com | Redelong – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bener Meriah, Rabu, 24 Juni 2026.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Penanggung Jawab Wilayah Bener Meriah, Brigjen Asep Setiawan, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, serta tenaga ahli bupati.
Dalam arahannya, Riswandika menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap berbagai infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Infrastruktur yang menjadi prioritas pemulihan meliputi jalan, jembatan, jaringan air bersih, fasilitas pendidikan, rumah warga, dan fasilitas umum lainnya.
Menurut dia, keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Riswandika.
Ia menambahkan, percepatan pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, Brigjen Asep Setiawan menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan penanganan pascabencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya penyusunan rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, percepatan pendataan kerusakan dan kebutuhan, serta pengawalan proses penganggaran guna mendukung pelaksanaan program pemulihan.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada tahun lalu.***
