Byklik.com | Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Aceh untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Ajakan tersebut disampaikan M. Nasir usai mengikuti kegiatan Senam Bersama Pemerintah Aceh dan Nonton Bareng Piala Dunia Kecamatan Banda Raya yang dirangkaikan dengan penguatan komitmen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Halaman Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Minggu, 12 Juli 2026.
Menurut M. Nasir, data yang akurat menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai sektor.
“Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data yang akurat. Jika datanya tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi keliru. Karena itu, mari bersama-sama mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, informasi yang disampaikan secara jujur dan sesuai kondisi di lapangan akan menghasilkan data yang valid untuk mendukung pembangunan daerah.
M. Nasir mencontohkan pentingnya keakuratan data dengan mengingat pengalaman penyusunan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 yang sempat menghadapi gugatan karena adanya persoalan terkait validitas data.
Ia menjelaskan, melalui Sensus Ekonomi 2026 pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Aceh, mulai dari perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi daerah, hingga berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Data tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, M. Nasir juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar untuk Aceh. Anggaran tersebut dikelola oleh 12 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dengan fokus pada penanganan dampak bencana hidrometeorologi.
Dana itu dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak, serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, termasuk jaringan irigasi dan jalan.
Selain itu, Aceh juga memperoleh tambahan alokasi anggaran sekitar Rp515 miliar dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk merehabilitasi lebih dari 40 ribu hektare lahan persawahan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana.
M. Nasir berharap dukungan masyarakat dalam memberikan data yang akurat pada Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan basis data yang berkualitas sehingga pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, data yang baik merupakan kunci bagi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.[]
