Byklik.com | Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait usulan Pemerintah Aceh agar gas dari Blok Andaman diolah di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Menurutnya, proses pembahasan masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kelayakan ekonomi, manfaat bagi daerah, dan kepastian investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil kepada wartawan usai melantik pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026.
Bahlil mengatakan pemerintah tidak dapat memutuskan skema pengolahan gas secara sepihak karena pengembangan Blok Andaman harus mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat Aceh.
“Kita harus mencari solusi yang saling menguntungkan. Pembahasannya masih berjalan karena pada akhirnya proyek ini juga harus layak secara bisnis,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, pengolahan gas di KEK Arun tetap memiliki peluang untuk direalisasikan apabila hasil kajian menunjukkan proyek tersebut layak secara ekonomi. Sebaliknya, apabila investasi yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak memberikan nilai keekonomian yang memadai, pemerintah tidak akan memaksakan pilihan tersebut.
Menurut Bahlil, salah satu tantangan utama dalam pengembangan Blok Andaman adalah lokasi cadangan gas yang berada di lepas pantai, lebih dari 12 mil laut dari garis pantai. Kondisi itu mengharuskan pembangunan jaringan pipa menuju fasilitas pengolahan di daratan dengan nilai investasi yang sangat besar.
“Yang kita cari adalah solusi yang menguntungkan semua pihak. Kalau biaya ekonominya terlalu tinggi, tentu tidak bisa dipaksakan,” katanya.
Ia menambahkan, tingginya biaya pembangunan infrastruktur berpotensi membuat harga gas melampaui 10 dolar Amerika Serikat sehingga dinilai kurang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan industri.
“Tidak ada bisnis yang dirancang untuk merugi. Yang kita inginkan adalah masyarakat Aceh memperoleh manfaat, investor mendapat kepastian usaha, dan negara tetap menerima bagi hasil,” ujarnya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa pengembangan Blok Andaman berada dalam skema kontrak kerja sama dengan Mubadala Energy. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan ketentuan kontrak yang berlaku sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Aceh.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengkaji berbagai alternatif terbaik sebelum menetapkan skema pengembangan Blok Andaman. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah, keberlanjutan investasi, serta manfaat ekonomi jangka panjang bagi negara dan masyarakat Aceh.[]
