Byklik.com | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas 70.239 balita yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan anak, mempercepat penanganan karhutla, dan memastikan layanan pengobatan bagi masyarakat terdampak.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernapasan, menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun atau balita.
Puan meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan karhutla mengingat besarnya dampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terpapar kabut asap.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlindungan anak harus menjadi bagian utama dalam penanganan karhutla, tidak hanya melalui pemadaman api, tetapi juga penyediaan layanan kesehatan dan dukungan selama masa pemulihan.
“Selain proses pemadaman api yang masif, pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegas Puan.
Menurut dia, penentuan wilayah prioritas dan penggunaan sumber daya perlu mempertimbangkan kondisi keluarga yang tinggal di daerah terdampak, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam melindungi anak dari paparan asap.
Puan juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan pendampingan kesehatan tetap tersedia setelah kualitas udara membaik dan aktivitas masyarakat kembali normal.
“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” paparnya.
