Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin diskusi bersama 22 akademisi, profesor, dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Pertemuan tersebut membahas penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar setiap tahun serta penguatan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan para akademisi hadir atas undangan Presiden untuk memberikan masukan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.
“Bapak Presiden, pada Kamis siang hari ini, 24 September 2026, atas undangan Bapak Presiden, telah hadir di Istana Merdeka 22 akademisi dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Presiden terkait penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar dari tahun ke tahun,” ujar Teddy dalam pengantarnya yang disampaikan melalui video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 September 2026.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan para akademisi, profesor, dan peneliti yang hadir sebelumnya telah mengikuti diskusi panel ahli yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Setelah minggu lalu kami mendapatkan arahan Bapak Presiden, kami mendata para akademisi, para profesor, para peneliti yang memang menggeluti gambut. Kami kemudian juga diskusi dengan Pak Mensesneg, Pak Seskab,” kata Brian.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyoroti kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, khususnya kebakaran di kawasan lahan gambut.
“Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, karakteristik lahan gambut perlu dipahami secara lebih mendalam dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran. Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas sehingga membutuhkan pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.
“Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin ya kalian yang lebih tahu lah, kalian yang mengerti makanya saya mengundang saudara-saudara,” kata Prabowo.
Presiden kemudian menegaskan perlunya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Ia menyatakan badan khusus diperlukan untuk menangani kedua ekosistem tersebut secara lebih terpadu.
“Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju,” tandas Prabowo.
Pembentukan BPGMN menjadi salah satu langkah yang dibahas dalam upaya memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove. Diskusi dengan para akademisi dan peneliti juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk memperoleh masukan berbasis keilmuan mengenai karakteristik ekosistem gambut serta pendekatan pencegahan dan penanganan kebakaran secara berkelanjutan.
