Byklik.com | Redelong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah menyiapkan langkah terpadu untuk menangani konflik manusia dan gajah liar di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembentukan posko pelaporan yang beroperasi selama 24 jam guna mempercepat penanganan dan mengantisipasi potensi bahaya bagi masyarakat.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, World Wide Fund for Nature (WWF), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta para reje kampung di Ruang Rapat Bupati Bener Meriah, Selasa, 3 November 2026.
Rapat digelar menyusul konflik gajah liar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menimbulkan keresahan masyarakat. Keberadaan kawanan gajah di sekitar permukiman, lahan pertanian, dan perkebunan dikhawatirkan mengancam keselamatan warga, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.
Bupati Tagore Abubakar menegaskan, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui langkah konkret dan koordinasi intensif antarpihak terkait.
“Persoalan ini harus ditangani secara serius. Kami berharap BKSDA, WWF, dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi serta bekerja sama mencari solusi yang tepat agar masyarakat merasa aman dan konflik ini tidak terus berulang,” ujar Tagore.
Ia mengatakan, penetapan status darurat terkait konflik tersebut harus menjadi dasar bagi percepatan penanganan, terutama dalam melindungi keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
Pemkab Bener Meriah juga menekankan pentingnya pemantauan pergerakan gajah, mitigasi konflik, dan pendampingan terhadap warga. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan satwa liar serta kelestarian habitatnya.
Konflik berdampak pada aktivitas warga dan anak sekolah
Dalam rapat tersebut, sejumlah reje kampung menyampaikan keresahan masyarakat akibat keberadaan kawanan gajah di sekitar permukiman.
Dampak konflik juga mulai dirasakan di sektor pendidikan. Para reje mengungkapkan, anak-anak merasa khawatir terhadap keselamatan saat berangkat maupun pulang sekolah, terutama jika harus melewati kawasan yang berpotensi menjadi jalur pergerakan gajah.
Warga juga merasa takut beraktivitas di lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut apabila konflik tidak segera ditangani secara efektif.
Pemkab siapkan langkah perlindungan dan evakuasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Bener Meriah, Riswandika Putra, menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pihak terkait.
Masyarakat diimbau tidak mendekati atau mengejar gajah liar, terutama jika tidak memiliki kompetensi dalam penanganan satwa. Warga juga diminta menghindari lokasi keberadaan gajah. Forkopimcam dan para reje kampung akan membantu menyampaikan imbauan tersebut secara langsung kepada masyarakat.
Keselamatan anak-anak dan kelompok rentan menjadi perhatian utama. Camat diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan langkah perlindungan yang diperlukan.
Apabila kondisi di lapangan dinilai membahayakan keselamatan warga, evakuasi dapat dilakukan. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah mendorong kesiapan lokasi evakuasi, antara lain kantor camat atau rumah dinas camat.
Riswandika juga meminta seluruh pihak terkait, mulai dari BKSDA, WWF, Pemkab, TNI, Polri, BPBD, camat, reje kampung, hingga tokoh masyarakat, memastikan nomor kontak petugas mudah diketahui dan diakses warga.
Petugas yang berkompeten diharapkan terus memantau pergerakan gajah serta menyampaikan informasi mengenai posisi satwa kepada masyarakat agar warga dapat mengantisipasi potensi bahaya.
Upaya penggiringan gajah, lanjutnya, harus dilakukan secara aman oleh tim BKSDA, WWF, dan pihak terkait yang memahami karakter serta pola pergerakan satwa liar.
Ia mengingatkan agar petugas menghindari tindakan yang dapat melukai atau memprovokasi gajah. Pemisahan anak gajah dari kelompoknya juga harus dihindari karena berpotensi memicu perilaku agresif.
Tim terpadu dan sistem peringatan dini
Pemkab Bener Meriah berencana membentuk tim terpadu penanganan konflik manusia dan gajah liar tingkat kabupaten. Tim tersebut akan memiliki tugas, fungsi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas melalui surat keputusan, termasuk mekanisme koordinasi antarinstansi.
Pemerintah daerah juga merencanakan pemetaan jalur jelajah dan lintasan gajah, pembentukan sistem pelaporan cepat di tingkat desa, serta penyediaan posko pelaporan yang beroperasi selama 24 jam.
Camat bersama Forkopimcam diminta mengoordinasikan lokasi posko agar mudah dijangkau masyarakat, khususnya untuk menyampaikan laporan terkait pergerakan gajah maupun kondisi darurat.
Menurut Riswandika, upaya mitigasi konflik perlu diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan serta pembangunan sistem peringatan dini di kawasan rawan guna meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa.
Selain itu, camat diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan, lahan pertanian dan perkebunan terdampak, kemungkinan adanya korban manusia, serta total kerugian masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan lanjutan.
Pemkab Bener Meriah juga mendorong identifikasi kebutuhan perlindungan lahan pertanian dan perkebunan warga, termasuk kemungkinan penggunaan pagar kawat kejut atau bentuk penghalang lainnya. Penerapannya harus mempertimbangkan kajian teknis dan rekomendasi pihak berwenang.
Pemkab berharap seluruh langkah tersebut dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan konflik tidak hanya berfokus pada situasi darurat, tetapi juga mampu mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawirawan Dade, Kepala BPBD Bener Meriah, Kepala DPMK, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Danramil 04 Pintu Rime Gayo, Kapolsek Pintu Rime Gayo, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, Kasat Intelkam Polres Bener Meriah, Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri Bener Meriah, serta para reje Kampung Pantanlah, Ulu Naron, Blang Rakal, Negeri Antara, dan Pantan Sinaku.***
