Berita Utama

Pemerintah Targetkan 40 Ribu Wali Siswa Jadi Pelaku Usaha

Bambang Iskandar Martin
×

Pemerintah Targetkan 40 Ribu Wali Siswa Jadi Pelaku Usaha

Sebarkan artikel ini
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut kedatangan Menko PMK Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada acara Model Wadah Ekosistem Pemberdayaan Usaha Masyarakat melalui Perintis Berdaya Connect di Bandung Creative Hub, Kota Bandung, Selasa, 20 Oktober 2026. (Foto: Kemensos)

Byklik.com | Bandung – Pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 orang tua atau wali siswa Sekolah Rakyat menjadi pelaku usaha melalui program pemberdayaan ekonomi.

Langkah ini dilakukan untuk mengintegrasikan bantuan sosial (bansos) dengan penguatan ekonomi keluarga agar penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan Sekolah Rakyat yang telah menjangkau sekitar 44.000 siswa berpotensi menjadi pintu masuk pemberdayaan puluhan ribu keluarga prasejahtera.

Salah satu upaya konkret dilakukan melalui pelatihan usaha mikro bagi 100 ibu atau wali siswa Sekolah Rakyat di wilayah Bandung Raya. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga peserta.

“Bansos, sementara. Berdaya, selamanya. Sederhananya begitu,” kata Gus Ipul dalam acara Model Wadah Ekosistem Pemberdayaan Usaha Masyarakat melalui Perintis Berdaya Connect di Bandung Creative Hub, Kota Bandung, Selasa, 20 Oktober 2026.

Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI). Program ini diarahkan untuk membantu peserta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sehingga keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Gus Ipul menjelaskan, integrasi bansos dan pemberdayaan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat diikuti dengan program yang memperkuat kemampuan keluarga untuk mandiri secara ekonomi.

Menurut dia, bansos dan pemberdayaan memiliki tujuan yang saling berkaitan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga dan ego sektoral.

“Untuk kepentingan itu, Presiden menghadirkan Kemenko Pemberdayaan. Presiden menyadari dua ini sering tidak ketemu (bansos dan pemberdayaan). Di antara keduanya ini ada ego sektoral dan masalah-masalah yang rumit yang sering kali tidak pernah dibahas dengan duduk bersama,” ujarnya.

Baca Juga  Komdigi Gandeng Meta Berantas Spam Promosi Judi Online Massal

Karena itu, Gus Ipul mengapresiasi peran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

“Dengan adanya Kemenko Pemberdayaan ini, kita diajak kerja kolaborasi yang lebih sistematis, menghubungkan seluruh program-program pemerintah. (Terutama) bansos menuju ke pemberdayaan,” katanya.

Sekolah Rakyat Jadi Pintu Pemberdayaan Keluarga

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai program strategis yang tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

“Anaknya sekolah, anaknya lulus, keluarganya naik kelas. Kira-kira seperti itu,” ujarnya.

Menurut dia, pendidikan anak perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kondisi sosial dan ekonomi orang tua. Dengan pendekatan tersebut, manfaat program diharapkan tidak berhenti pada akses pendidikan, tetapi turut membuka kesempatan bagi keluarga untuk memperbaiki taraf hidup.

Pemberdayaan keluarga siswa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk dukungan untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggal, akses jaminan kesehatan, serta pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi produktif.

Dengan jumlah siswa yang mencapai sekitar 44.000 orang, Sekolah Rakyat dinilai memiliki potensi untuk menjangkau puluhan ribu keluarga. Namun, realisasi pemberdayaan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan program yang sesuai dengan kondisi setiap keluarga.

“Sekitar 44.000 siswa berarti ada 44.000 keluarga yang nanti akan masuk ke dalam program Bapak Menko ini,” kata Gus Ipul.

Target 40 Ribu Wali Siswa Berwirausaha

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 wali siswa Sekolah Rakyat dapat didorong menjadi pelaku usaha.

“Insya Allah Pak Mensos kita akan dorong minimal 40 ribu wali murid dari sekolah rakyat harus naik kelas menjadi pelaku bisnis. Sehingga generasinya tumbuh dari pendidikan, orang tuanya lepas dari masalah ekonomi yang dihadapi,” kata Muhaimin.

Baca Juga  Mendagri Tinjau Huntara dan Jembatan di Bener Meriah

Ia menilai pelatihan bagi 100 orang tua siswa di Bandung dapat menjadi proyek percontohan untuk menghubungkan pendidikan anak dengan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.

“Ini akan menjadi piloting yang sangat strategis sekolah rakyat, sekaligus mengatasi mata rantai kemiskinan. Dan inilah contoh yang saya kira anaknya sekolah orang tuanya juga diberikan satu tahapan kemajuan,” ujarnya.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap orang tua siswa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga.

Gus Ipul juga berharap peserta pelatihan dapat menjadi contoh bagi keluarga lain di daerah masing-masing.

“Bapak-Ibu akan jadi contoh. Bapak-Ibu akan jadi model. Kalau Bapak-Ibu sekalian nanti sukses, insyaallah di tempat-tempat lain akan sukses,” katanya.

Setelah kegiatan, Gus Ipul bersama Muhaimin meninjau peserta pelatihan usaha mikro di Bandung Creative Hub. Gus Ipul berharap pendampingan dan fasilitasi yang diberikan dapat membantu peserta mengembangkan usaha hingga mampu mandiri secara ekonomi.

“Di sini difasilitasi, jadi harus sukses supaya mandiri dan tidak bergantung pada bansos lagi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, serta Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira.

Sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Bank Indonesia, dan BNI juga hadir dalam kegiatan tersebut.***