Byklik.com | Jakarta – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan percepatan penyediaan hunian tetap menjadi agenda superprioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Pratikno, pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan rumah bagi korban bencana, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, revitalisasi sungai, sarana pendidikan, fasilitas keagamaan, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
“Bagi Kemenko PMK, pembangunan hunian harus secepatnya diwujudkan, jangan sampai huntap lamban, jangan sampai membiarkan masyarakat terlunta-lunta,” tegas Pratikno.
Ia mengapresiasi kerja sama kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga yang telah berkontribusi menyediakan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Meski demikian, percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas bangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam rapat tersebut disepakati pembagian tugas pembangunan huntap. Pembangunan secara terpusat akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang kini telah menerima alokasi anggaran dan sedang menyelesaikan proses tender sebelum memulai pembangunan.
Sementara itu, pembangunan huntap secara mandiri akan dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pemberian bantuan stimulan bagi rumah yang mengalami kerusakan.
Pratikno juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat, mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan administrasi di lapangan.
Selain membahas percepatan pembangunan huntap, rapat juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan stimulan bagi rumah rusak berat. Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto, Menko PMK mengusulkan kenaikan bantuan dari sebelumnya Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit.
“Poin pertimbangannya adalah belum memenuhi kebutuhan rumah yang layak, kenaikan harga bahan material bangunan, upah tenaga kerja, biaya mobilisasi yang tinggi ke lokasi terdampak, dan beberapa jenis tipe rumah hasil uji kliring dari Kementerian PU dan dinas terkait,” ujar Pratikno.
Ia memastikan seluruh penggunaan anggaran akan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta melibatkan pengawasan masyarakat agar pelaksanaan program tetap transparan dan akuntabel.
Pratikno menambahkan, usulan kenaikan bantuan stimulan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh arahan dan persetujuan sebelum diterapkan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, termasuk Aceh.
