Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyambut pelaksanaan Program Partisipasi sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi dan peluncuran awal Program Partisipasi di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 30 Oktober 2026.
“Atas nama masyarakat Aceh, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada The Asia Foundation, Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program ini,” ujar Taufik.
Menurutnya, partisipasi publik yang bermakna harus diberikan ruang seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengutarakan kebutuhan, serta terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan suara seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan yang selama ini memiliki keterbatasan akses partisipasi, turut dipertimbangkan dalam proses pembangunan.
Taufik berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan kerja sama sesuai tugas masing-masing. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu diperkuat.
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan Program Partisipasi merupakan kerja sama pembangunan antara Australia dan Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi.
“Program ini berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030. Pelaksanaannya merupakan kelanjutan dari pembelajaran program sebelumnya, yakni Democratic Resilience (DMRES) yang berjalan sejak 2021 hingga 2025,” jelasnya.
Robert menyebutkan, terdapat tiga capaian utama yang ingin diwujudkan melalui program tersebut, yaitu penguatan institusi pemerintah, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan praktik demokrasi yang kolaboratif.
Program Partisipasi memiliki lima fokus utama, yakni pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan kewargaan, media independen dan berkualitas, serta penanganan misinformasi dan disinformasi.
“Selain dilaksanakan di tingkat nasional, program tersebut menyasar tiga wilayah, yakni Makassar, Yogyakarta, dan Aceh,” lanjutnya.
Di Aceh, pelaksanaan program akan melibatkan lembaga pemerintah, termasuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, serta sejumlah mitra masyarakat sipil, seperti The Asia Foundation, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Kemitraan, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Robert berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat demokrasi substantif di Indonesia, khususnya di Aceh.
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, mengatakan penguatan demokrasi memiliki hubungan erat dengan kualitas pembangunan. Keterlibatan masyarakat, menurutnya, membantu pemerintah memahami persoalan yang belum tentu terungkap melalui laporan administratif.
Ia menjelaskan, Program Partisipasi telah diluncurkan secara nasional pada 20 Agustus 2026. Peluncuran awal di Aceh menjadi kesempatan untuk menerjemahkan program tersebut sesuai kebutuhan daerah dengan melibatkan pemerintah, lembaga demokrasi, dan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya sebatas kehadiran dalam forum atau kegiatan. Aspirasi yang disampaikan harus memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan dan memperoleh tindak lanjut dari pihak berwenang,” ungkapnya.
Nuzula secara khusus mendorong keterlibatan perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas agar memperoleh akses informasi serta kesempatan yang setara dalam menyampaikan usulan.
“Perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami, akses yang sesuai kebutuhan, serta kesempatan menyampaikan usulan sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, Nuzula menilai akses terhadap informasi yang akurat dan dapat dipercaya menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi. Media independen, perguruan tinggi, dan komunitas memiliki peran membantu masyarakat memeriksa informasi sekaligus menyampaikan persoalan publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan ruang kritik yang bertanggung jawab dalam menghadapi misinformasi maupun disinformasi.
Khusus di Aceh, pelaksanaan program diharapkan tetap memperhatikan kekhususan daerah dengan melibatkan tokoh agama, lembaga adat, perguruan tinggi, serta berbagai kelompok masyarakat. Ruang musyawarah di tingkat gampong juga dinilai dapat menjadi sarana membangun kebiasaan berdialog dan menyelesaikan persoalan bersama.
