Byklik.com | Banda Aceh – Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Aceh Resistence mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui mereka secara langsung saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, massa meminta izin memasuki halaman kantor gubernur agar dapat menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka menyatakan akan tetap bertahan di lokasi hingga Mualem bersedia menemui para demonstran.
“Kami berkumpul di sini, sekurang-kurangnya akan menetap sampai Mualem menjumpai massa,” seru seorang demonstran dalam orasinya.
Aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran mahasiswa terhadap rangkaian bencana yang melanda sejumlah wilayah, termasuk banjir yang kembali merendam permukiman dan menyebabkan warga mengungsi.
Para demonstran menilai pemerintah perlu meningkatkan upaya penanganan bencana, baik dalam merespons keadaan darurat maupun mencegah bencana melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
“Kita dapat melihat rentetan bencana. Bahkan saat ini ada lagi daerah yang terendam banjir, ada lagi warga yang mengungsi,” ujar seorang demonstran saat berorasi.
Soroti Pemulihan Pascabencana
Selain menyoroti banjir, mahasiswa mempertanyakan perkembangan pemulihan pascabencana yang melanda Aceh pada akhir November 2025.
Mereka menilai proses pemulihan belum berjalan sesuai harapan, sementara bencana kembali terjadi di sejumlah daerah. Atas dasar itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan bencana dan memperkuat upaya mitigasi.
Perkembangan pemulihan pascabencana perlu ditinjau berdasarkan data resmi, termasuk kondisi warga terdampak, pembangunan kembali fasilitas yang rusak, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah.
Desak Pemerintah Pertimbangkan Status Bencana Nasional
Dalam aksinya, mahasiswa merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mereka mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional dengan memperhatikan skala dampak, kebutuhan penanganan, dan perkembangan bencana di berbagai wilayah.
Mahasiswa juga menyinggung bencana lain, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta sejumlah titik di Palembang. Mereka menilai penanganan bencana perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Tuntutan tersebut merupakan aspirasi demonstran. Penetapan status bencana nasional harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah yang berwenang.
Tuntut Penanganan Persoalan Lingkungan
Mahasiswa turut meminta pemerintah mengambil langkah terhadap persoalan lingkungan yang mereka nilai berkaitan dengan risiko bencana.
Salah satu tuntutan mereka adalah merelokasi perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dari kawasan hutan tanaman industri (HTI). Mereka juga mendesak evaluasi terhadap aktivitas perusahaan di kawasan yang dianggap rentan mengalami kerusakan lingkungan.
Meski demikian, dugaan keterkaitan aktivitas perusahaan dengan bencana tertentu perlu dibuktikan melalui data, kajian lingkungan, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang. Penilaian terhadap perusahaan harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi.
Selain itu, para demonstran mendorong penggunaan mekanisme citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Mereka memandang langkah hukum tersebut sebagai salah satu cara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas persoalan yang mereka soroti.
Aparat Disiagakan di Lokasi Aksi
Aparat kepolisian berseragam lengkap bersama personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) disiagakan di sekitar Kantor Gubernur Aceh untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Sejumlah kendaraan pengamanan juga terlihat di lokasi, antara lain kendaraan pengurai massa, mobil meriam air, kendaraan barikade, dan ambulans.[]
