Byklik.com | Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana ekologis di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra. Mereka menilai proses pemulihan perlu lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam aksi itu, puluhan peserta mengibarkan bendera putih sebagai simbol protes terhadap penanganan bencana yang mereka nilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mengatakan kondisi penyintas bencana, terutama perempuan dan anak-anak, masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur yang terdampak.
“Masih banyak perempuan, anak-anak, dan masyarakat terdampak yang hidup dalam kondisi tidak aman. Penanganan bencana oleh negara belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan,” ujar Azharul.
Ia mengatakan pemulihan pascabencana perlu mencakup jaminan keselamatan, perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Menurutnya, kebutuhan perempuan dan anak-anak perlu menjadi bagian dari perencanaan penanganan bencana.
Azharul juga mendorong agar makna perdamaian dipahami secara lebih luas. Menurutnya, perdamaian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya konflik, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang aman, layak, dan terlindungi.
“Perdamaian harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang aman, layak, dan terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perempuan terdampak bencana membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk selama masa kehamilan dan persalinan. Perlindungan juga diperlukan bagi ibu menyusui, sedangkan anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman agar dapat menjalani kehidupan pascabencana.
Dampak Bencana Masih Dirasakan
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti dampak bencana ekologis yang menurutnya masih dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut Alfian, dampak tersebut mencakup sektor transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah pusat masih lamban dalam menangani bencana ekologis yang dampaknya tidak hanya dirasakan di Aceh, tetapi juga sejumlah wilayah lain di Sumatra,” kata Alfian.
Alfian juga menyoroti persoalan pendataan penyintas yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan. Menurutnya, pendataan yang akurat diperlukan untuk memastikan bantuan dan program pemulihan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana belum menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendorong pemerintah pusat meningkatkan perhatian terhadap penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh serta wilayah lain di Sumatra.
Mereka meminta proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, keselamatan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi penyintas.
Koalisi juga mendorong agar masyarakat terdampak dilibatkan dalam proses pemulihan. Menurut mereka, keterlibatan penyintas diperlukan agar kebutuhan dan kondisi di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun program pascabencana.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap penanganan bencana serta proses pemulihan di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra.[]
