Berita Utama

Ketua Banleg DPRA Apresiasi Keputusan Mualem Cabut Pergub JKA

Avatar
×

Ketua Banleg DPRA Apresiasi Keputusan Mualem Cabut Pergub JKA

Sebarkan artikel ini
Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah. [Foto: Info Publik]

Byklik.com | Banda Aceh — Keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pembatasan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, menilai langkah tersebut menjadi solusi penting untuk meredakan keresahan masyarakat sekaligus mengakhiri polemik yang sempat memicu kegaduhan publik.

“Kita berharap polemik ini benar-benar selesai. Jangan lagi ada perdebatan yang justru membuat masyarakat semakin resah. Soal kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya,” kata Irfansyah, Senin, 18 Mei 2026.

Menurutnya, keputusan Pemerintah Aceh mengembalikan mekanisme layanan JKA seperti sebelumnya merupakan langkah realistis untuk menjawab keluhan masyarakat, terutama warga di daerah yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan tersebut.

Baca Juga  Kapolres Gayo Lues Apresiasi Istri Personel Berprestasi di Harlah Pancasila

Ia menegaskan masyarakat tidak ingin dipusingkan dengan persoalan administratif maupun tarik-ulur kebijakan. Yang diharapkan rakyat, kata dia, hanyalah kemudahan memperoleh layanan kesehatan saat membutuhkan pengobatan.

“Rakyat di kampung-kampung tidak memikirkan soal regulasi yang rumit. Mereka hanya ingin ketika sakit, kartu JKA bisa langsung digunakan tanpa hambatan,” ujarnya.

Irfansyah meminta setelah pencabutan Pergub tersebut, pelayanan kesehatan benar-benar kembali normal tanpa kendala teknis di lapangan.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh elemen pemerintahan dan aktor politik di Aceh agar tidak lagi menjadikan isu JKA sebagai komoditas politik yang berpotensi memunculkan keresahan masyarakat.

Baca Juga  Kemendikdasmen Percepat Sertifikas Guru Lewat Penjaringan 2026

“Sekarang saatnya semua pihak menjaga suasana tetap kondusif. Aceh membutuhkan stabilitas politik yang sehat agar program-program prorakyat bisa berjalan maksimal tanpa gangguan,” katanya.

Ia juga menilai hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif perlu kembali diperkuat untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Yang paling penting hari ini masyarakat merasa tenang karena jaminan kesehatannya tetap terjamin. Mari kita kembali fokus bekerja untuk rakyat dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik ke depan,” tutup Irfansyah.