Byklik.com | Jakarta – Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dan konflik sosial di Maluku Utara hingga kondisi masyarakat kembali stabil, Selasa, 28 April 2026. Bantuan mencakup kebutuhan dasar hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi pascakejadian.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, Kemensos memiliki tanggung jawab dalam penanganan sejak masa darurat hingga pemulihan.
“Jika terjadi bencana atau konflik sosial, Kemensos memiliki tugas menangani atau memberikan bantuan pada saat kejadian dan pascakejadian, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK.
Bencana gempa bumi yang terjadi pada Rabu, 2 April 2026 di Maluku Utara menyebabkan 772 warga Kecamatan Batang Dua mengungsi serta merusak puluhan rumah dan fasilitas ibadah. Di sisi lain, konflik sosial pada Kamis, 3 April 2026 di Kabupaten Halmahera Tengah menimbulkan dua korban jiwa, sejumlah korban luka, serta ratusan warga terdampak dan mengungsi.
Untuk merespons kondisi tersebut, Kemensos telah menyalurkan berbagai bantuan logistik dari gudang Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia Ternate, mulai dari kasur, selimut, makanan siap saji, hingga tenda dan perlengkapan keluarga.
Selain bantuan logistik, Kemensos juga menyediakan layanan pendukung seperti dapur umum, fasilitas MCK, air bersih, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga fasilitas ibadah bagi para pengungsi.
Agus menjelaskan, penanganan dilakukan dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap awal, fokus diberikan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan verifikasi data korban.
“Jika diperlukan penambahan bufferstock logistik, silakan kepala daerah mengajukan usulan ke Kemensos agar segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, pada tahap menengah pemerintah akan menyalurkan bantuan stimulan seperti jaminan hidup dan santunan ahli waris. Adapun tahap jangka panjang difokuskan pada penguatan pencegahan konflik berbasis komunitas serta pemulihan fasilitas sosial dan budaya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji.
