Byklik.com | Blangkejeren – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan KemenPKP, Imran, ke sejumlah daerah terdampak, termasuk Kabupaten Gayo Lues, Kamis, 14 Mei 2026.
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan berbagai kendala pemulihan pascabencana di daerah dapat segera ditangani sesuai arahan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RI.
“Mendagri meminta saya segera ke Aceh untuk melihat langsung kendala di daerah sehingga proses pemulihan pascabencana yang berjalan lambat bisa dipercepat,” ujar Imran saat bertemu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan pendataan infrastruktur rusak, normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), hingga optimalisasi penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Imran menyebut penyerapan TKD di Aceh masih tergolong rendah. Karena itu, pemerintah pusat meminta anggaran yang dikembalikan daerah diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana.
“Sampai saat ini penyerapan TKD di Aceh termasuk lambat. Anggaran yang dikembalikan harus diprioritaskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
KemenPKP juga meminta pemerintah daerah segera menyampaikan berbagai hambatan di lapangan agar kementerian dapat memberikan dukungan percepatan penanganan.
Selain sektor perumahan dan infrastruktur, pemerintah pusat turut menyoroti pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana. Pemerintah daerah diminta mempercepat koordinasi lintas sektor agar perbaikan sawah terdampak dapat segera dilakukan.
Pemerintah pusat juga menegaskan posko bencana harus tetap aktif guna mempermudah koordinasi antara pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan data penanganan bencana secara terpadu.
Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus bergerak melakukan pemulihan pascabencana. Ia menyebut pembangunan hunian sementara sudah mencapai 98 persen meski masih terkendala pasokan listrik dan air bersih.
Sementara itu, sebanyak 20 desa di zona merah direncanakan direlokasi ke lokasi yang lebih aman melalui pembangunan hunian tetap.
Menurut Suhaidi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menyasar kebutuhan prioritas masyarakat terdampak bencana.
“Kami berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Gayo Lues dan Aceh secara umum dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
