Byklik.com | Bandung – Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi lapangan (ground check) di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk memetakan potensi jasa lingkungan sekaligus memastikan kesesuaian rencana pengelolaan dengan kondisi faktual kawasan hutan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (RPKHDPK) Peruntukan Jasa Lingkungan. Verifikasi dilaksanakan oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), bersama Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII Ciamis.
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, C. Hendro Widjanarko, mengatakan verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk memastikan perencanaan pengelolaan jasa lingkungan disusun berdasarkan kondisi nyata kawasan hutan.
“Pelaksanaan ground check merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa perencanaan pengelolaan kawasan hutan peruntukan jasa lingkungan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kita ingin memastikan setiap potensi kawasan dapat diidentifikasi dan dikelola secara tepat, dengan tetap mengedepankan fungsi ekologis hutan, kepastian tata kelola, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hendro, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Menurut Hendro, pengembangan jasa lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penetapan arah pengelolaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap pengembangan potensi kawasan juga perlu mempertimbangkan daya dukung ekosistem agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak mengorbankan fungsi ekologis hutan.
Ia menambahkan, percepatan implementasi RPKHDPK harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kelestarian hutan. Karena itu, pengembangan jasa lingkungan perlu memperhatikan kelestarian flora dan fauna serta fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
“Akselerasi implementasi RPKHDPK harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kelestarian hutan. Potensi jasa lingkungan perlu dikembangkan secara bertanggung jawab agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan daya dukung ekosistem, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya, tim Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan bersama BPHL Wilayah VII Ciamis memeriksa langsung kondisi kawasan hutan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Pemeriksaan mencakup kesesuaian potensi dan karakteristik areal dengan rencana pengelolaan jasa lingkungan.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kondisi ekosistem, potensi sumber daya alam, karakteristik kawasan, serta faktor teknis lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan dan penentuan langkah pengelolaan selanjutnya.
Hasil verifikasi lapangan juga akan menjadi bahan pertimbangan teknis dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan RPKHDPK Peruntukan Jasa Lingkungan. Dengan dukungan data dan informasi faktual, pengembangan jasa lingkungan diharapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung masing-masing kawasan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan perlu didukung perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan berkelanjutan. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan hutan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan perlindungan fungsi ekologis.
Selanjutnya, Ditjen PHL melalui Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan bersama BPHL Wilayah VII Ciamis akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan implementasi RPKHDPK di wilayah Jawa Barat dan Banten berjalan secara akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pengembangan jasa lingkungan yang memberikan manfaat secara bertanggung jawab.
Melalui verifikasi lapangan tersebut, Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan potensi jasa lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan fungsi ekologis kawasan sekaligus membuka peluang peningkatan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.***
