Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan melalui patroli, deteksi dini, pemadaman, dukungan peralatan, serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat.
Upaya tersebut melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat, dan relawan yang bekerja bersama Manggala Agni serta petugas terkait.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi ancaman kebakaran sejak dini karena memahami kondisi wilayah masing-masing. Namun, keterlibatan warga perlu didukung pendampingan pemerintah, koordinasi dengan petugas, dan perlindungan keselamatan.
“Masyarakat mengetahui kondisi wilayahnya dan menjadi mitra penting dalam mendeteksi ancaman kebakaran sejak dini. Kemenhut terus memperkuat kerja bersama MPA, Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat dan relawan, dengan mengutamakan koordinasi serta keselamatan dalam setiap penanganan,” ujar Rohmat, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kemenhut Perkuat 14.040 Personel MPA
Kemenhut mencatat sebanyak 14.040 personel MPA tersebar di 34 provinsi. Mereka dilibatkan dalam upaya pencegahan, pelaporan dini, dan penanganan awal kebakaran bersama petugas di lapangan.
Pada 2026, pemerintah juga mengembangkan program 500 kelompok MPA berkelanjutan. Berdasarkan data Kemenhut, sebanyak 119 kelompok telah terbentuk, 61 kelompok masih dalam proses pembentukan, sedangkan 320 desa telah ditetapkan sebagai sasaran pengembangan berikutnya.
Setiap kelompok dirancang beranggotakan 30 orang. Dengan komposisi tersebut, 119 kelompok setara dengan kapasitas keanggotaan 3.570 orang. Sementara itu, target 500 kelompok setara dengan 15.000 anggota. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan komposisi kelompok, bukan jumlah anggota yang telah diverifikasi secara terpisah.
Penguatan MPA diarahkan pada perluasan patroli, edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar, percepatan pelaporan dini, serta peningkatan kemampuan penanganan awal kebakaran sesuai prosedur keselamatan.
“Kelompok yang terbentuk harus memiliki kemampuan mengenali bahaya dan bertindak sesuai prosedur. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu disertai latihan, peralatan, komunikasi, dan dukungan keselamatan,” kata Rohmat.
Libatkan Masyarakat Adat dan Penerima Perhutanan Sosial
Kemenhut turut memperkuat pencegahan karhutla melalui Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat, dan penerima akses perhutanan sosial.
Hingga September 2026, program perhutanan sosial dilaporkan telah menjangkau 1.437.065 kepala keluarga (KK) pada areal seluas 8,46 juta hektare. Adapun penetapan 177 hutan adat dengan luas 376.280 hektare tercatat memberikan manfaat kepada 93.859 KK.
Menurut Rohmat, kepastian akses pengelolaan hutan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat menjadi salah satu landasan untuk mendorong keterlibatan warga dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran.
Melalui pendekatan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat (community-based wildfire management), warga didorong meningkatkan pengawasan wilayah, mencegah pembakaran lahan, dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas.
“Hutan yang terjaga menopang penghidupan keluarga. Karena itu, pendampingan perhutanan sosial kami hubungkan dengan upaya pencegahan kebakaran agar tanaman, hasil hutan, dan usaha masyarakat terlindungi dari ancaman api,” ujar Rohmat.
Ribuan Personel Disiagakan untuk Pemadaman
Untuk mendukung operasi lapangan, Kemenhut mengerahkan 1.419 personel organik Manggala Agni di enam provinsi prioritas. Dukungan lintas wilayah juga dilakukan, termasuk pengerahan 1.000 personel polisi kehutanan melalui skema bantuan kendali operasi ke Kalimantan.
Selain itu, sebanyak 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kemenhut disiagakan untuk mendukung penanganan sesuai kebutuhan.
Petugas berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan unsur masyarakat. Penanganan meliputi pemeriksaan titik panas, pemadaman, penyekatan rambatan api, pembasahan lahan, serta penyisiran bara.
Di kawasan gambut, pendinginan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi api yang masih menyala di bawah permukaan tanah dan berpotensi memicu kebakaran kembali.
Kemenhut juga menyatakan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta TNI. Operasi tersebut mencakup penyemaian awan (cloud seeding) dan penggunaan es kering (dry ice), dengan pelaksanaan menyesuaikan kondisi atmosfer dan keselamatan penerbangan.
Upaya modifikasi cuaca tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan bersamaan dengan pemadaman sumber api di darat.
Sebanyak 290 Individu Satwa Liar Tercatat Ditangani
Karhutla juga mengancam habitat dan kelangsungan hidup satwa liar. Berdasarkan rekap nasional Kemenhut yang diperbarui hingga 8 Oktober 2026, sebanyak 290 individu satwa liar tercatat telah ditangani, termasuk 96 orangutan dan 78 bekantan.
Data tersebut mencakup satwa yang ditemukan dalam kondisi hidup maupun mati. Petugas bersama dokter hewan dan mitra konservasi melakukan pemantauan habitat serta penanganan satwa sesuai kondisi masing-masing.
Kemenhut mengimbau masyarakat agar tidak mengevakuasi satwa liar secara mandiri apabila menemukan satwa terdampak kebakaran. Warga diminta melaporkan temuan tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas taman nasional agar penanganan dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Sebanyak 32 Perusahaan Dikenai Sanksi Administratif
Selain memperkuat pencegahan dan pemadaman, Kemenhut meningkatkan pengawasan terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pengawasan mencakup kewajiban pencegahan kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana pemadaman, penanganan kebakaran, serta pemulihan kawasan terdampak.
Berdasarkan data Kemenhut per 19 Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif. Sementara itu, proses pidana dilaporkan berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, pada tahapan perkara yang berbeda.
Status setiap perkara perlu dilihat berdasarkan proses hukum dan bukti yang tersedia. Pihak yang sedang menjalani proses hukum tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Rohmat mengatakan, pemerintah memahami keresahan masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla. Ia menegaskan bahwa penanganan dilakukan melalui penguatan pemadaman, pelibatan masyarakat, perlindungan satwa liar, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
“Kami memahami keresahan masyarakat yang masih terdampak asap. Kemenhut terus memperkuat pemadaman, mendukung keterlibatan masyarakat, melindungi satwa, serta menindak pihak yang terbukti melanggar. Keselamatan masyarakat dan petugas menjadi prioritas dalam pekerjaan ini,” tegas Rohmat.
Kemenhut menilai, keberhasilan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Pencegahan di tingkat desa, kesiapan personel, perlindungan habitat, serta penegakan hukum menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat.***
