Byklik.com | Medan — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menghadiri jamuan makan siang kehormatan yang digelar Konsul Jenderal Jepang di Medan, H.E. Furugori Toru, di kediaman resminya, Kamis, 15 Oktober 2026. Pertemuan menjelang berakhirnya masa tugas Furugori itu membahas keberlanjutan kerja sama Jepang dan Aceh, termasuk peluang pelestarian peninggalan sejarah Jepang di Sabang.
Dalam pertemuan itu, Furugori memaparkan kontribusi Pemerintah Jepang dalam pemulihan dan pembangunan Aceh setelah gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004. Pada masa tanggap darurat, Jepang mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan sekitar 403 ton bantuan kemanusiaan.
Dukungan berlanjut melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain pemulihan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana evakuasi, pengendalian banjir, serta pemulihan sektor perikanan.
Kerja sama lainnya mencakup pembangunan PLTA Peusangan Tahap II dengan nilai proyek sekitar 13,62 miliar yen, pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, serta program pengurangan risiko bencana yang melibatkan Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang.
Wali Nanggroe mengapresiasi kontribusi Jepang dan berharap hubungan yang terbangun selama lebih dari dua dekade itu terus berkembang melalui kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
Ia turut mendorong pengembangan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, termasuk Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, serta wilayah Aceh Barat dan Meulaboh. Bidang yang berpotensi dikembangkan meliputi pendidikan tinggi, penelitian bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan pembangunan ekonomi masyarakat.
Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi hubungan yang telah terjalin sekaligus menjajaki kolaborasi baru di bidang pendidikan, kebencanaan, kemaritiman, energi, investasi, dan pariwisata.
Warisan Sejarah
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus ialah pelestarian peninggalan militer Jepang dari masa Perang Dunia II di Sabang. Peninggalan berupa gua, bunker, terowongan, dan struktur pertahanan di sejumlah kawasan, seperti Anoi Itam, Ujong Kareung, Pantai Kasih, Pasir Putih, dan Cot Labu, dinilai memiliki nilai sejarah yang perlu dikaji dan didokumentasikan.
Wali Nanggroe mengusulkan gagasan Sabang World War II Military Heritage Conservation and Tourism Programme sebagai konsep awal penelitian dan pelestarian warisan sejarah tersebut. Jika dikembangkan, program ini dapat mencakup inventarisasi lokasi, penelitian sejarah, dokumentasi, serta kajian konservasi dan pemanfaatannya untuk pendidikan sejarah dan pariwisata berkelanjutan.
Namun, gagasan itu masih dalam tahap penjajakan dan belum menjadi program yang disepakati kedua pihak.
Selain warisan sejarah, Wali Nanggroe juga menyoroti peluang kerja sama di sektor kemaritiman, pelabuhan, ekonomi biru, energi bersih, dan investasi berkelanjutan. Kerangka kerja sama ekonomi Indonesia–Jepang, termasuk Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Asia Zero Emission Community (AZEC), turut menjadi referensi pembahasan.
Untuk menjaga kesinambungan komunikasi, ia juga mengemukakan gagasan Aceh–Japan Strategic Cooperation Initiative (AJSCI), sebuah konsep koordinasi awal untuk mengidentifikasi peluang kerja sama di bidang maritim dan warisan sejarah, kebencanaan, energi bersih, investasi, pendidikan, serta transfer pengetahuan.
Gagasan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan instansi terkait dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pertemuan ini belum menghasilkan keputusan maupun komitmen investasi tertentu.
Menjelang berakhirnya masa tugas Furugori sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan, Wali Nanggroe menyampaikan penghargaan atas kontribusinya dalam memelihara hubungan persahabatan Jepang dan Aceh.
Dalam jamuan tersebut, Furugori didampingi Konsul Suzuki dan Konsul Muda Furusawa. Sementara itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Urusan Diplomasi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Perdamaian, Dr. Mohammad Raviq, serta Mohammad Adzannie Bessania. []
