Byklik.com | Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendesak pemerintah segera menuntaskan polemik bendera Aceh.
Ia juga meminta aparat berwenang mengusut secara menyeluruh dugaan insiden penembakan di Desa Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, yang dilaporkan menewaskan dua orang.
Haji Uma menilai polemik bendera Aceh tidak boleh terus berlarut-larut karena berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara objektif, terukur, serta mengedepankan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan itu disampaikan Haji Uma pada Kamis, 5 November 2026, menyikapi perkembangan situasi di Aceh, termasuk laporan mengenai dugaan insiden penembakan yang menimbulkan korban jiwa di Pulo Kenari, Pidie.
“Kita berharap problematika bendera ini segera dapat diselesaikan secara objektif,” ujar Haji Uma.
Ia berharap pemerintah pusat mencermati dinamika yang berkembang di tengah masyarakat Aceh dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian, polemik bendera tidak terus berulang dan memicu ketegangan yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
Minta Dugaan Penembakan Diusut Tuntas
Terkait laporan dugaan penembakan di Pulo Kenari yang disebut menewaskan dua orang, Haji Uma mendesak otoritas militer melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap personel yang bertugas di lokasi kejadian.
Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan saat penanganan atau pembubaran massa, termasuk penggunaan senjata api dan jenis amunisi yang digunakan.
Ia meminta pihak berwenang memastikan apakah dalam insiden tersebut terdapat penggunaan peluru tajam atau peluru karet. Kejelasan mengenai hal itu dinilai penting untuk mengungkap kronologi kejadian dan memastikan apakah tindakan petugas di lapangan telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum.
“Pendekatan humanis dari aparat keamanan dalam menangani massa agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.
Haji Uma menekankan bahwa penanganan aksi massa harus mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan pengamanan.
Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi
Di sisi lain, Haji Uma mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak menyikapi perkembangan situasi di Aceh. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi serta tidak mengambil tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan momentum keagamaan dengan agenda politik, termasuk persoalan pengibaran bendera, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada ketegangan.
Selain itu, Haji Uma meminta unsur pemerintahan di tingkat gampong turut berperan aktif menjaga ketertiban dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Geuchik, Tgk. Imum, mukim, Tuha Peut, serta aparatur pemerintahan gampong lainnya diharapkan menjalankan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan mengawasi berbagai kegiatan di wilayah masing-masing.
“Kita juga meminta unsur pemerintahan di tingkat desa untuk menjalankan tanggung jawabnya. Geuchik, Tgk. Imum, mukim, serta Tuha Peut dan aparatur pemerintahan desa lainnya diminta memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di desa,” pungkasnya.
Haji Uma berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, dan menjaga situasi Aceh tetap kondusif. Ia menegaskan, penyelesaian polemik bendera dan pengusutan dugaan penembakan harus dilakukan secara transparan serta sesuai ketentuan hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.[]
