Byklik.com | Banda Aceh – Sekitar 30 komunitas dan lembaga menyambangi DPRK Banda Aceh dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Suara Warga yang digagas Gerakan Anti Korupsi (GerAK) Aceh, Kamis, 30 April 2026. Forum ini menyoroti empat isu utama pembangunan kota yang dinilai paling krusial.
Program Officer GerAK Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anak muda, perempuan, lansia, hingga kelompok disabilitas.
“Pertemuan hari ini menghadirkan sekitar 30 komunitas dan lembaga dari berbagai desa di Kota Banda Aceh. Ada kelompok anak muda, perempuan, lansia, hingga disabilitas. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembangunan kota semakin luas dan inklusif,” ujar Gilang.
Ia menjelaskan, forum tahun ini dirancang lebih fokus dibandingkan pelaksanaan pada 2025 yang melibatkan sekitar 250 peserta. Menurutnya, skala yang lebih kecil memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan terarah.
“Dari pengalaman tahun lalu, kami melihat pentingnya menjaga fokus diskusi. Maka kali ini peserta lebih terkurasi, namun tetap mewakili berbagai kelompok masyarakat,” jelasnya.
Gilang menyebut, sebelum RDPU digelar, pihaknya telah melakukan dua kali forum group discussion (FGD) serta sejumlah pertemuan informal dengan komunitas. Hasilnya dirumuskan dalam dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) yang akan diserahkan kepada pimpinan DPRK Banda Aceh.
Adapun empat isu utama yang disoroti dalam forum tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Kami berharap aspirasi yang disampaikan hari ini tidak berhenti di sini, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Ini adalah langkah awal untuk membangun Banda Aceh yang lebih baik, inklusif, dan tangguh,” pungkasnya.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah menyampaikan apresiasi kepada GerAK Aceh yang dinilai konsisten menjadi wadah partisipasi publik serta menghadirkan berbagai komunitas dalam satu forum dialog. “Forum seperti ini penting agar suara warga bisa langsung sampai ke anggota dewan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRK Banda Aceh pada periode saat ini memiliki semangat untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan aktif turun langsung ke lapangan serta membangun komunikasi yang lebih intens, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial.
“Kami punya semangat untuk membuka diri, mendengar keluhan masyarakat, dan meneruskannya kepada pemerintah kota. Karena pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan berada di ranah eksekutif,” jelasnya.
