Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai rencana tersebut berisiko menimbulkan hambatan pencairan gaji, persoalan administrasi, hingga celah penyalahgunaan dana.
“Kaji ulang rencana tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan banyak hambatan dan risiko tinggi. Sistem internal koperasi, saya kira ini belum setara dengan perbankan. Koperasi belum siap, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Fauzan, penyaluran gaji melalui koperasi berpotensi memperpanjang alur birokrasi pembayaran dari negara kepada pegawai. Selain itu, ketidakstabilan operasional koperasi dikhawatirkan menghambat pencairan gaji yang menjadi hak ASN.
“Kesiapan koperasi secara teknis mengelola dana masif milik negara juga masih dipertanyakan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II tersebut.
Fauzan juga menyoroti potensi dampak pengalihan penyaluran gaji terhadap likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan perbankan yang selama ini melayani pembayaran gaji ASN. Menurut dia, perubahan mekanisme tersebut harus memperhitungkan berbagai layanan keuangan yang terhubung dengan rekening pegawai.
Layanan tersebut antara lain sistem pembayaran otomatis untuk cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pinjaman lainnya. Jika mekanisme penyaluran gaji berubah tanpa persiapan matang, pegawai berpotensi menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran rutin.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai sistem perbankan digital yang telah berjalan sebaiknya tetap dipertahankan. Sebab, penyaluran gaji ASN tidak hanya menyangkut transfer dana, tetapi juga mencakup validasi data kepegawaian, pemotongan pajak, keamanan transaksi, dan mitigasi risiko.
Ia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta perlindungan hak pegawai sebelum mengubah mekanisme pembayaran gaji ASN.
Menurut Fauzan, pemerintah perlu memastikan skema yang dipilih tidak menambah beban administrasi maupun menciptakan risiko baru dalam pengelolaan keuangan ASN. Kajian menyeluruh diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu kelancaran pembayaran gaji maupun layanan keuangan pegawai.
Wacana penyaluran gaji ASN melalui koperasi mencuat setelah Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikannya dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta pada 5 Oktober 2026.
Kementerian Koperasi kemudian menyatakan usulan pelibatan koperasi sebagai mitra pembayaran gaji dan pensiun telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Namun, mekanisme dan pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.
