Byklik.com | Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menggelar pertemuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat di Pendopo Bupati Aceh Barat, Minggu, 3 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran pejabat eksekutif serta seluruh pimpinan DPRK Aceh Barat, termasuk para ketua fraksi dan ketua komisi. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi yang baik diperlukan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga stabilitas daerah, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Aceh Barat.
Ia juga menegaskan pentingnya antisipasi terhadap dinamika global dan nasional yang dapat berdampak pada daerah, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah konkret sejak dini.
Selain itu, Tarmizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat transparansi, termasuk dalam penyampaian informasi terkait Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), agar dapat diketahui secara proporsional oleh unsur pimpinan dan lembaga legislatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati turut mengapresiasi komitmen DPRK Aceh Barat dalam mendukung program pembangunan rumah dhuafa yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh unsur pemerintahan dapat bekerja secara profesional sesuai perannya masing-masing, namun tetap dalam satu tujuan, yaitu untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujar Tarmizi.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, menyampaikan harapan agar hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi kelancaran pembangunan daerah.
Ia juga mendorong DPRK Aceh Barat agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi-komisi dengan melakukan evaluasi terhadap mitra kerja. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta memperkuat kolaborasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.***
