Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai Rp2,5 triliun. Namun, Pemerintah Provinsi Aceh hanya mengelola alokasi sebesar Rp9,7 miliar melalui Satuan Kerja (Satker) Daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 7 Agustus 2026. Ia didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman, dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers itu digelar untuk menjelaskan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta terkait dukungan pemerintah pusat dalam pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.
M. Nasir menjelaskan, total anggaran Rp2,5 triliun tersebut dialokasikan untuk memulihkan sektor pertanian, khususnya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
“Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp515 miliar berada pada Satker Daerah, yang terdiri atas Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah telah mencapai 50,3 persen,” ujar M. Nasir.
Ia menegaskan dana yang berada pada Satker Daerah tidak masuk ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Seluruh anggaran tetap berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola melalui Satker Pusat dan balai teknis Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih tanaman pangan, serta bibit komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.
“Bantuan yang dikelola pemerintah pusat disalurkan dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima para penerima manfaat di Aceh,” kata M. Nasir.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut saat ini masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan. Sementara itu, sebagian alat dan mesin pertanian telah didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi mengakibatkan 57.485 hektare lahan sawah terdampak. Rinciannya meliputi 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Pemerintah bersama Kementerian Pertanian telah melaksanakan optimalisasi lahan dan rehabilitasi pada 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare. Sebanyak 40.418 hektare di antaranya sedang memasuki tahap pemulihan melalui proses pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan Satker Pusat serta Balai Kementerian Pertanian di Medan.
M. Nasir menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
“Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Aceh,” pungkasnya.
