Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Permintaan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara virtual dari Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten/kota aktif menyampaikan persoalan dan kebutuhan di lapangan kepada BWS dan BPJN agar penanganan dapat segera dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami harap kabupaten/kota terus komunikasi dengan BWS dan BPJN, agar masalah yang ada bisa diselesaikan di bawah,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, persoalan di sejumlah daerah relatif serupa, terutama kerusakan sawah, jaringan irigasi, bendungan, jalan, dan jembatan. Infrastruktur tersebut perlu segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.
“Kami tahu pekerjaan yang dilakukan BWS dan BPJN. Akan tetapi, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang tidak bisa dikerjakan karena tidak memiliki anggaran,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menunggu penanganan pemerintah pusat, tetapi aktif menginventarisasi kerusakan dan berkoordinasi dengan balai teknis untuk menentukan langkah penyelesaiannya.
“Jangan sampai yang parah justru terlambat ditangani. Kita harus aktif dan proaktif,” tegasnya.
Dek Fadh mencontohkan kondisi di Sawang, Aceh Utara, yang masih memiliki jalan dan jembatan yang belum rampung ditangani. Kondisi tersebut perlu segera dikoordinasikan agar tidak semakin menghambat aktivitas masyarakat.
Pemulihan jaringan irigasi juga menjadi perhatian karena kerusakan saluran dapat menghambat aliran air ke areal persawahan dan berdampak terhadap produktivitas pertanian.
Rapat tersebut mempertemukan pemerintah kabupaten/kota dengan BWS Sumatera I, BPJN Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait untuk membahas pembagian kewenangan dan langkah percepatan penanganan infrastruktur pascabencana.
