Byklik.com | Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Stabilnya pasokan beras dan sejumlah komoditas pangan strategis dinilai mampu menekan kontribusi sektor pangan terhadap laju inflasi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2026 secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 3,08 persen, sedangkan inflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,28 persen.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan inflasi pada momentum Iduladha tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan saat Idulfitri. Menurutnya, andil komoditas pangan terhadap inflasi Mei 2026 juga tidak terlalu besar.
“Untuk Mei 2026 inflasi month to month sebesar 0,28 persen. Jika dibandingkan dengan momen Idulfitri, inflasi pada momen Iduladha relatif lebih rendah. Untuk komoditas pangan, andilnya terhadap inflasi Mei juga tidak terlalu tinggi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 15 Juni 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi pada Mei antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin. Meski demikian, secara umum kontribusi komoditas pangan terhadap inflasi masih berada dalam kondisi terkendali.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa beras yang selama ini kerap menjadi penyumbang utama inflasi kini relatif stabil. Selain beras, sejumlah komoditas pangan strategis lainnya seperti daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam ras juga berada dalam kondisi yang baik.
“Beras relatif terjaga dan selama dua tahun terakhir tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi. Daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam ras juga berada dalam kondisi baik,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian itu menunjukkan produksi pangan nasional semakin kuat dan mampu menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kita syukuri beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama,” kata Amran.
Untuk menjaga kondisi tersebut, Kementan terus memperkuat distribusi dan stabilisasi harga bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, dan ID Food. Menurut Amran, gejolak harga pada beberapa komoditas lebih banyak dipengaruhi faktor distribusi dibandingkan ketersediaan pasokan.
“Bawang merah ini anomali karena kita sudah ekspor. Distribusinya yang akan kita perbaiki ke depan. Untuk minyak goreng, bahan bakunya lebih dari cukup sehingga perlu percepatan distribusi ke daerah,” ujarnya.
Amran juga meminta pemerintah daerah bersama Bulog mengaktifkan pasar murah guna menjaga keseimbangan harga sekaligus membantu peternak ayam dan telur yang saat ini menghadapi tekanan harga di tingkat produsen.
“Kami mohon seluruh gubernur dan bupati bersama Bulog mengaktifkan pasar murah beras, ayam, dan telur. Harga ayam dan telur saat ini perlu dukungan agar Bulog dan ID Food menjadi *offtaker* dan menjaga keseimbangan harga,” katanya.
Selain itu, Kementan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsumsi kedua komoditas tersebut diusulkan meningkat dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan.
“Ini bisa menjadi alat kontrol terhadap turunnya harga pangan sekaligus membantu peternak,” tambahnya.
Amran menegaskan ketahanan pangan nasional saat ini semakin kuat. Dari 11 komoditas pangan strategis yang menjadi fokus pemerintah, delapan komoditas telah mencapai swasembada. Sementara tiga komoditas lainnya, yakni bawang putih, kedelai, dan daging, masih dipenuhi sebagian melalui impor.
“Kebutuhan kita sekitar 68 juta ton, produksi mencapai 73 juta ton. Impor hanya sekitar 3,5 juta ton atau sekitar 4 persen. Berdasarkan konsensus FAO, impor di bawah 10 persen sudah termasuk swasembada. Jadi saat ini kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.
Kementerian Pertanian optimistis penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta sinergi dengan pemerintah daerah akan terus menjaga stabilitas harga pangan nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global. ***
