Byklik.com | Kuala Lumpur – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim diperkirakan meningkatkan belanja pemerintah dalam Anggaran 2027 untuk meredakan tekanan biaya hidup masyarakat di tengah meningkatnya spekulasi mengenai pelaksanaan pemilu nasional lebih awal.
Anwar yang juga menjabat Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan rancangan anggaran tersebut kepada parlemen pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pemerintah diperkirakan memberikan bantuan tunai dan keringanan pajak, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.
Selain bantuan rumah tangga, pemerintah diperkirakan meningkatkan dukungan bagi sektor semikonduktor, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), dan energi terbarukan. Pemerintah juga disebut lebih memilih memperkuat penerimaan negara yang sudah ada ketimbang memperkenalkan pajak baru.
Langkah tersebut dilakukan ketika pemerintah menghadapi tekanan untuk mengendalikan biaya hidup sekaligus menjaga disiplin fiskal. Ekonom memperkirakan belanja subsidi dan bantuan sosial dapat membuat defisit fiskal Malaysia pada 2026 mencapai sekitar 3,6 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target 3,5 persen.
Belanja subsidi bahan bakar diperkirakan menjadi salah satu sumber tekanan terbesar terhadap anggaran. Pengeluaran untuk subsidi bahan bakar pada 2026 diperkirakan dapat mencapai 40 miliar ringgit atau sekitar Rp160 triliun, lebih dari dua kali lipat alokasi 15 miliar ringgit dalam anggaran sebelumnya.
Pada 30 Agustus 2026, Anwar juga mengembalikan kuota pembelian bahan bakar bersubsidi bagi warga Malaysia. Kebijakan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar 16 juta orang, tetapi pada saat yang sama menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan upah minimum sektor swasta dari 1.700 ringgit per bulan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup.
Ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran memperingatkan kondisi politik dan ekonomi dapat menyulitkan upaya konsolidasi fiskal pemerintah.
“Rising political noise ahead of the Budget 2027 announcement, taken together with persistent external volatility and elevated oil prices, suggests that fiscal consolidation may prove challenging,” kata Venkateswaran dalam laporan yang dikutip Reuters.
Untuk 2027, pemerintah Malaysia diperkirakan menargetkan defisit fiskal sekitar 3,4 persen dari PDB. Ekonom UOB Kay Hian memperkirakan anggaran tersebut akan bersifat ekspansif secara moderat, tetapi tetap mempertimbangkan disiplin fiskal.
“We expect a mildly expansionary yet fiscally measured budget, balancing growth priorities with fiscal discipline,” kata ekonom UOB Kay Hian.
Di sektor ekonomi berteknologi tinggi, pemerintah diperkirakan memberikan insentif tambahan berupa keringanan pajak, hibah, pembiayaan khusus, serta dukungan terhadap riset dan pengembangan sumber daya manusia. Insentif energi hijau juga diperkirakan diperkuat untuk mendukung target Malaysia mencapai emisi karbon bersih nol pada 2050.
Tekanan politik turut menjadi perhatian menjelang penyampaian Anggaran 2027. Pemerintahan Anwar disebut menghadapi dinamika politik setelah koalisi Pakatan Harapan mengalami sejumlah kemunduran dalam pemilihan tingkat negara bagian.
Pemilu nasional Malaysia sebenarnya baru harus dilaksanakan paling lambat pada Februari 2028. Namun, Anwar disebut mempertimbangkan pemilu lebih awal, termasuk kemungkinan pada paruh kedua 2027.
Meski demikian, ruang pemerintah untuk meningkatkan belanja tidak sepenuhnya besar. Malaysia tetap harus menjaga defisit dan kepercayaan investor, sementara kenaikan harga minyak global berpotensi meningkatkan beban subsidi.
Senior fellow Malaysian Institute of Economic Research, Azizul Amiludin, mengatakan persoalan biaya hidup tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui bantuan anggaran jangka pendek.
“Many of the challenges associated with the cost of living are structural in nature, and policy interventions typically take time to translate into tangible outcomes,” kata Azizul.
Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kebijakan berkelanjutan dan jangka panjang, bukan hanya dukungan melalui anggaran satu kali.
