Byklik.com | Idi Rayeuk – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Timur periode 2026–2031.
Ia meminta jajaran baru tersebut meningkatkan penghimpunan zakat serta memastikan dana umat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan syariat.
Pelantikan berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Rabu, 9 September 2026.
Komisioner BMK Aceh Timur yang dilantik yakni Rizallihadi, sebagai ketua, serta H. M. Sanusi, Irham Teguh, Tgk. Ibrahim, dan Julianda sebagai anggota.
Sementara itu, Dewan Pengawas BMK Aceh Timur terdiri atas Tgk. H. Hasanuddin, M. Isa, dan Drs. Ridwan Suud.
Al-Farlaky mengatakan para komisioner telah melalui sejumlah tahapan seleksi sebelum dilantik, termasuk uji kepatutan dan kelayakan di DPRK Aceh Timur.
Menurutnya, amanah yang diberikan kepada jajaran Baitul Mal cukup besar karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana umat.
“Banyak agenda Baitul Mal serta dana-dana umat yang perlu kita salurkan kepada para penerima manfaat atau mustahik zakat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan syariat,” kata Al-Farlaky.
Ia meminta seluruh komisioner bekerja secara solid, terbuka, dan saling bersinergi. Dewan Pengawas juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kalau dalam proses kerja dan pengawasan ada benturan atau dinamika di dalam lembaga, silakan disampaikan kepada saya selaku penanggung jawab utama organisasi. Kita cari jalan keluar bersama,” ujarnya.
Bupati Larang Calo Penyaluran Zakat
Al-Farlaky menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran Baitul Mal, termasuk kinerja komisioner dan sekretariat.
Ia mengingatkan agar Baitul Mal tidak dijadikan tempat mencari keuntungan pribadi, termasuk menjadi perantara atau calo dalam proses penyaluran bantuan zakat.
“Tidak boleh ada calo dalam penyaluran zakat. Ini harus kita ubah agar dana umat dapat disalurkan dengan baik. Jangan ada permainan terkait bantuan,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apa pun terhadap bantuan yang menjadi hak mustahik.
“Tadi sudah saya tegaskan dalam kata sambutan, tidak boleh ada tindakan pemotongan apa pun terhadap bantuan kepada para mustahik zakat, baik dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah maupun staf yang bekerja di Baitul Mal,” katanya.
Ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan pemotongan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Minta Administrasi dan Penyaluran Dipercepat
Selain memastikan penyaluran tepat sasaran, Al-Farlaky meminta Sekretariat Baitul Mal memperbaiki administrasi dan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ia meminta jajaran Baitul Mal segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terdapat kendala dalam proses penyaluran.
“Kalau memang dibutuhkan pertimbangan dari kami, silakan menghadap langsung. Kita berdiskusi mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga dana-dana yang terhimpun dari umat ini tidak tertahan terlalu lama di rekening Baitul Mal,” ujarnya.
Menurut Al-Farlaky, dana umat yang terlalu lama tersimpan dan tidak segera disalurkan juga dapat menjadi perhatian dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dorong Penghimpunan Zakat
Di sisi lain, Al-Farlaky meminta Baitul Mal tidak hanya berfokus pada penyaluran, tetapi juga aktif meningkatkan penghimpunan zakat.
Ia mendorong jajaran BMK membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, perbankan, TNI, Polri, sektor perkebunan, hingga pelaku usaha lainnya yang beroperasi di Aceh Timur.
“Harus ada peningkatan penghimpunan dana umat. Kita perlu melakukan audiensi dan bertemu dengan perusahaan-perusahaan serta lintas sektor lainnya, termasuk TNI, Polri, pihak perbankan seperti BSI dan Bank Aceh, serta perusahaan-perusahaan perkebunan,” kata Al-Farlaky.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun ini juga akan mendorong pembangunan sekitar 56 unit rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Baitul Mal diharapkan terus memperkuat program bantuan pendidikan bagi para santri, baik yang menempuh pendidikan di Aceh Timur maupun anak-anak asal Aceh Timur yang belajar di pesantren di luar daerah hingga luar negeri.
“Pemerintah dan Baitul Mal harus sama-sama menjaga dan membesarkan nama daerah. Kita harus bersinergi dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Aceh Timur,” ujar Al-Farlaky.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah menggalakkan berbagai program pembangunan. Karena itu, Baitul Mal diharapkan turut mendukung agenda tersebut melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
“Pemerintahan ini kita jaga bersama. Kita sama-sama saling membesarkan dan mendukung kerja-kerja pembangunan yang sedang kita lakukan di Aceh Timur,” pungkasnya.***
